JAKARTA — Optimisme publik terhadap proses transformasi dan pembenahan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menunjukkan tren penguatan memasuki awal tahun 2026. Hal tersebut terpotret dalam hasil survei nasional terbaru yang dirilis Rumah Politik Indonesia (RPI), yang mencerminkan masih kuatnya harapan masyarakat terhadap reformasi institusional Polri.
Survei yang dilaksanakan pada periode 2–9 Januari 2026 ini menjangkau 30 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Beberapa wilayah tidak dapat disertakan lantaran terdampak bencana alam sehingga proses pengumpulan data tidak memungkinkan dilakukan secara optimal.
Berbeda dengan sejumlah survei sebelumnya, termasuk yang dilakukan oleh lembaga lain, survei Rumah Politik Indonesia dirancang dengan pendekatan metodologis yang lebih adaptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung serta kuesioner daring berbasis Google Form, melibatkan 1.200 responden berusia 17 tahun ke atas, dengan margin of error sebesar 2,8 persen.
Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, menyampaikan bahwa temuan survei tersebut menunjukkan kecenderungan meningkatnya kepercayaan publik terhadap Polri pada tahun 2026.
“Mayoritas masyarakat masih memandang positif upaya transformasi yang tengah dijalankan Polri. Ini merupakan sinyal penting bahwa kepercayaan publik belum hilang dan masih ada optimisme yang kuat terhadap agenda pembenahan institusi,” ujar Fernando, Senin (12/1/2026).
Mayoritas Responden Tunjukkan Sikap Optimistis
Hasil survei mencatat, 29 persen responden menyatakan cukup optimis, 24 persen optimis, dan 21 persen sangat optimis terhadap arah transformasi Polri ke depan. Sementara itu, responden yang menyatakan tidak optimis tercatat sebesar 6,9 persen, dan 10,4 persen memilih tidak memberikan jawaban.
Menurut Fernando, komposisi angka tersebut menunjukkan bahwa ruang perbaikan masih terbuka luas, sekaligus menegaskan adanya ekspektasi publik yang besar terhadap kinerja dan reformasi Polri.
“Data ini menunjukkan bahwa harapan masyarakat masih nyata. Karena itu, penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mendukung langkah pembenahan yang tengah dilakukan, agar transformasi Polri benar-benar dirasakan manfaatnya oleh publik,” tegasnya.
Reformasi Konsisten Jadi Kunci Menjaga Kepercayaan
Fernando juga menekankan bahwa optimisme publik harus diimbangi dengan reformasi internal yang konsisten, peningkatan profesionalisme aparat, serta penguatan kualitas pelayanan kepolisian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
“Tahun 2026 harus menjadi momentum terjadinya perbaikan yang nyata. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga melalui kinerja yang terukur, pelayanan yang adil, transparan, dan pendekatan yang lebih humanis,” tambahnya.
Rumah Politik Indonesia menilai, dengan modal sosial berupa dukungan publik yang masih signifikan, Polri memiliki peluang besar untuk melanjutkan transformasi institusional secara berkelanjutan. Transformasi tersebut diharapkan mampu memperkuat peran Polri sebagai institusi penegak hukum yang profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
(Red)







