Medan – Stabilitas ekonomi daerah memiliki korelasi langsung terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Ketika ekonomi terganggu, potensi kerawanan sosial ikut meningkat. Karena itu, penguatan ekonomi Sumatera Utara harus dibangun melalui kolaborasi dan sinergi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, akademisi hingga pelaku usaha.
Hal tersebut disampaikan Akademisi Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara (USU), Arif Qaedy Hutagalung, SE, M.Si, dalam Forum Diskusi bertema “Dampak Pelemahan Rupiah Terhadap Inflasi Daerah, Sektor Usaha Riil/Kewirausahaan dan Situasi Kamtibmas di Sumatera Utara” yang digelar di Medan, Jumat (6/2/2026).
“Kalau keamanan berantakan, ekonominya juga berantakan. Sebaliknya, ekonomi yang kuat akan menghadirkan stabilitas sosial dan keamanan,” tegas Arif Qaedy di hadapan peserta forum.
Forum diskusi tersebut diikuti sekitar 75 peserta yang terdiri dari mahasiswa USU serta pelaku UMKM Kota Medan yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (DPD HIPPI). Kegiatan ini juga menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Asim Saputra, sebagai pembicara utama.
Dalam pemaparannya, Arif Qaedy menekankan bahwa menjaga stabilitas ekonomi daerah tidak cukup hanya dengan pengendalian harga. Menurutnya, dibutuhkan penguatan struktur usaha lokal agar masyarakat tetap produktif dan memiliki daya tahan ekonomi di tengah tekanan global.
“Ekonomi daerah yang kuat adalah prasyarat utama terciptanya stabilitas sosial dan keamanan jangka panjang,” ujarnya.
Ia menjelaskan, stabilitas ekonomi lokal memiliki hubungan linier dengan stabilitas Kamtibmas. Melemahnya sektor usaha mikro dan kecil berpotensi memicu peningkatan kerawanan sosial, terutama di kawasan urban padat penduduk.
Arif juga menguraikan sejumlah faktor yang dapat memicu gangguan stabilitas sosial, di antaranya tekanan ekonomi berkepanjangan, meningkatnya konflik sosial skala kecil, kriminalitas berbasis ekonomi, serta ketegangan sosial di wilayah perkotaan.
Sementara itu, Kepala BPS Sumut Asim Saputra menegaskan bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi faktor krusial dalam menjaga kelancaran rantai pasok dan proses produksi industri. Ia mengakui, tantangan utama iklim usaha di Sumatera Utara masih berkutat pada tingginya biaya produksi yang dinilai kurang menarik bagi investor dan pelaku usaha.
“Inflasi bisa dikendalikan ketika ekonomi kondusif. Dan untuk menjaga ekonomi tetap kondusif, tidak boleh ada pelaku usaha yang mengambil keuntungan berlebihan saat situasi ekonomi sedang sulit,” ujar Asim.
Lebih lanjut, Asim mengungkapkan bahwa pascabencana di wilayah Sumatera, sempat terjadi kendala distribusi barang, khususnya ke Kepulauan Nias yang sempat mencatat inflasi hingga 10 persen. Namun, pada Februari ini, Sumatera Utara justru mengalami deflasi cukup dalam sekitar 0,75 persen.
“Ini membuktikan bahwa upaya pemerintah dalam memastikan pasokan komoditas kebutuhan masyarakat, khususnya di Kepulauan Nias, sudah kembali berjalan normal,” pungkasnya. (Red)
