Mandailing Natal – Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif menjadi ujung tombak pembangunan di tingkat lokal. Sebagai pemimpin masyarakat, kepala desa memegang tanggung jawab besar untuk merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, dan mengawasi pembangunan yang didanai oleh dana desa.
Semangat UU No. 6/2014 menjadikan kepala desa sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat, bukan sekadar perpanjangan tangan pemerintah. Namun, Bimbingan Teknis (Bimtek) yang baru-baru ini diadakan untuk para kepala desa se-Kabupaten Mandailing Natal menuai banyak kritik.
Kejanggalan dalam Pelaksanaan Bimtek
Ketua GM GRIB Jaya Mandailing Natal, Sutan Paruhuman Nasution, mengungkapkan sejumlah kejanggalan terkait pelaksanaan Bimtek tersebut. Kegiatan ini dianggap tidak transparan dan terkesan dipaksakan.
Mahdi Gultom, Camat Bukit Malintang, ketika dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp hanya memberikan pernyataan singkat, “Saya tidak ada komen, Adinda, terkait Bimtek.”
Pendamping desa bahkan mengaku tidak mendapat pemberitahuan mengenai kegiatan ini. Sebaliknya, beberapa kepala desa mengaku diperintahkan oleh camat untuk mengikuti Bimtek tersebut.
Sejumlah Poin Kejanggalan yang Terungkap:
- Instruksi wajib satu peserta per desa tanpa persetujuan kepala desa.
- Biaya Bimtek tidak transparan dengan durasi kegiatan selama lima hari.
- Kepala desa diminta mengubah APBDesa untuk menanggung biaya Bimtek.
- Panitia Bimtek berasal dari lembaga yang tidak jelas kredibilitasnya.
- Lokasi Bimtek dibagi per kecamatan tanpa koordinasi yang jelas.
Desakan untuk Membatalkan Bimtek
Kepala Dinas PMD Mandailing Natal mengakui mengetahui pelaksanaan Bimtek ini, tetapi belum memberikan tanggapan tegas atas berbagai kejanggalan tersebut.
Sutan Paruhuman Nasution mendesak agar kegiatan ini dibatalkan. Menurutnya, dugaan intervensi yang merugikan kepala desa serta potensi penyalahgunaan dana desa oleh oknum tertentu harus segera dihentikan.
“Dana desa seharusnya sepenuhnya dikelola untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kegiatan yang tidak jelas manfaatnya,” tegas Sutan. Ia juga mendorong Kepala Dinas PMD untuk segera mengambil langkah tegas demi melindungi kepala desa dari tekanan dan manipulasi.
Evaluasi Penting untuk Transparansi Bimtek
Kegiatan seperti Bimtek seharusnya menjadi sarana penguatan kapasitas kepala desa, bukan menjadi beban atau bahkan ajang penyalahgunaan dana. Pemerintah daerah diharapkan segera mengevaluasi dan memastikan transparansi dalam setiap kegiatan yang melibatkan kepala desa.
(Magrifatulloh)
