Bojonegoro – Tantangan besar menanti Bupati Bojonegoro terpilih, Setyo Wahono, yaitu menangani Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemkab Bojonegoro yang mencapai angka Rp 3 triliun per akhir November 2024. Tingginya SILPA ini mengindikasikan belum optimalnya perencanaan dan pelaksanaan anggaran di pemerintah daerah.
Dalam keterangan resminya, Senin (9/12/2024), Setyo Wahono menegaskan bahwa isu SILPA menjadi prioritas utama dalam tahun pertama kepemimpinannya. “SILPA terjadi hampir setiap tahun. Masalah ini menjadi pekerjaan rumah utama yang harus diselesaikan dengan langkah-langkah strategis,” ungkapnya.
Menurut para pakar ekonomi daerah, beberapa faktor utama yang menyebabkan tingginya SILPA di Bojonegoro meliputi:
1. Perencanaan yang Kurang Matang: Ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dan alokasi anggaran.
2. Birokrasi yang Kompleks: Prosedur administratif yang lambat menghambat pencairan dana dan pelaksanaan program.
3. Kapasitas SDM yang Terbatas: Kurangnya kompetensi pegawai dalam manajemen anggaran memperlambat implementasi program.
Tingginya SILPA juga menunjukkan adanya program yang belum terlaksana secara maksimal karena kendala administratif, kurangnya perencanaan yang matang, hingga eksekusi yang tertunda.
Setyo Wahono telah merumuskan beberapa langkah konkret untuk mengatasi persoalan SILPA, di antaranya:
Peningkatan Kualitas Perencanaan: Melibatkan akademisi dan praktisi untuk menyusun anggaran berbasis data kebutuhan masyarakat.
Digitalisasi Administrasi: Memanfaatkan teknologi informasi untuk mempercepat proses pengelolaan anggaran.
Penguatan SDM: Memberikan pelatihan kepada aparatur pemerintah untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial.
Peningkatan Tunjangan ASN: Mengaitkan tunjangan kinerja dengan percepatan eksekusi program.
Pengawasan Transparan: Melibatkan masyarakat dan lembaga independen untuk mengawasi pelaksanaan anggaran.
“Kami akan mempercepat proses perencanaan APBD pada jadwal yang lebih awal sehingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan di awal tahun,” jelas Wahono.
Jika SILPA dapat ditekan, Bojonegoro berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. Selain itu, keberhasilan ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
Masyarakat Bojonegoro berharap kepemimpinan baru Setyo Wahono mampu membawa perubahan nyata dalam pengelolaan anggaran, dengan pendekatan yang tegas, inovatif, dan transparan demi kesejahteraan bersama.
(Redho)
