BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menjadi salah satu panelis dalam forum tahunan Indonesia Summit 2026 di The Tribarata Dharmawangsa, Jakarta, Kamis (18/6/2026). Dalam acara yang dibuka Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Ipuk berbicara tentang digitalisasi pemerintahan bersama dengan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan.
Sesi yang mengambil tema “Next-Gen Fiscal Policy: Integrating Technology For Inclusive Growth” itu, Ipuk memaparkan tentang kesuksesan pilot project Perlinsos (Perlindungan Sosial) Digital yang dicanangkan pemerintah pusat di Kabupaten Banyuwangi.
Program Perlinsos Digital tersebut, ungkap Ipuk, mampu memberikan data akurat tentang kondisi dari penerima bantuan sosial secara realtime. “Para penerima bansos secara digital telah diketahui kondisinya melalui data yang terintegrasi. Sehingga tidak ada lagi salah sasaran penerima bantuan, fiktif dan lain sebagainya,” ungkap Ipuk.
Keberhasilan penerapan Parlinsos Digital itu, imbuh Ipuk, bukan tanpa tantangan. Akses internet yang belum merata menjadi kendala untuk penerapan digitalisasi layanan publik. Akan tetapi, dengan komitmen dan kebersamaan yang kuat, kendala tersebut dapat tertangani.
“Di Banyuwangi tidak sedikit titik-titik blank spot dari internet, seperti di kawasan perkebunan atau di pegunungan. Tapi, dengan kerja keras semua tim, kendala itu bisa disiasati. Kuncinya komitmen dan gotong royong,” ungkap Ipuk dalam sesi diskusi yang dipandu oleh jurnalis senior, Uni Lubis, itu.
Keberhasilan Banyuwangi dalam menjalankan program pilot project Parlinsos Digital itu, mendapat apresiasi dari Luhut Binsar Panjaitan. Upaya transformasi digital dalam pelayanan pemerintahan itu, sebagai upaya untuk menutup celah terjadinya kesalahan hingga potensi korupsi.
Saat ini, terang Luhut, pemerintah dengan memanfaatkan artificial intelegent (IA) sedang mengintegrasikan serta mengharmonisasikan data lintas kementerian/ lembaga. Tak terkecuali aparatur penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisiaan hingga KPK.
“Ke depan akan semakin transparan. Semua mata bisa melihatnya. Jadi, nanti, KPK tidak perlu lagi melakukan operasi tangkap tangan karena sudah diketahui sejak awal jika terjadi upaya-upaya koruptif,” tegasnya.
Indonesia Summit 2026 ini diselenggarakan selama dua hari. Menghadirkan para pembicara nasional. Mulai dari menteri, pejabat tinggi, hingga para pesohor. Ada pula sejumlah kepala daerah. Di antaranya adalah Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (*)
