Jakarta, Sekjend Poros 98 Rahmat Hidayat akrab di panggil somad di Tengah diskusi nasional untuk konsolidasi nasional menuju gerakan rakyat merebut kembali kedaulatan rakyat dan melawan bangkit Nya Orde Baru kembali .
Indonesia hari ini berada pada titik krusial dalam perjalanan pembangunannya. Di satu sisi, negara terus bergerak dengan berbagai program strategis yang diklaim sebagai upaya percepatan kesejahteraan. Namun di sisi lain, muncul jarak yang semakin nyata antara narasi keberhasilan dan pengalaman sehari-hari masyarakat.
Somad menjelaskan sejumlah program prioritas seperti makan bergizi gratis, penyediaan 3 juta rumah, penciptaan lapangan kerja, stabilisasi harga pangan, pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, peningkatan mutu pendidikan, serta layanan kesehatan kerap menjadi sorotan bukan karena tidak adanya niat baik, melainkan karena tantangan serius dalam implementasi dan konsistensi hasil di lapangan.
Masalahnya menjadi lebih dalam ketika publik melihat bahwa persoalan tersebut tidak berdiri sendiri sebagai kegagalan teknis, melainkan sebagai gejala berulang dari tata kelola yang belum sepenuhnya efektif. Program berganti, kebijakan diperbarui, anggaran meningkat—namun problem yang sama kerap muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.
Di titik inilah muncul pertanyaan mendasar: apakah persoalan Indonesia hanya terletak pada kebijakan, atau sudah menyentuh akar yang lebih fundamental, yakni budaya bernegara itu sendiri?
Banyak kebijakan di Indonesia tidak lemah pada tataran konsep. Bahkan, tidak sedikit yang secara desain cukup progresif. Namun persoalan utama justru muncul pada fase eksekusi: lemahnya konsistensi, rendahnya disiplin implementasi, serta belum optimalnya pengawasan dan akuntabilitas.
Dalam praktiknya, birokrasi masih sering terjebak pada formalitas prosedural ketimbang orientasi hasil. Sementara itu, dalam ruang politik, kompetisi kepentingan jangka pendek kerap lebih dominan dibanding keberlanjutan kebijakan publik. Kombinasi ini membuat banyak program kehilangan daya dorong saat masuk ke level implementasi.
Akibatnya, negara terlihat aktif dalam produksi kebijakan, tetapi belum sepenuhnya efektif dalam produksi hasil.
Somad menegaskan Dalam konteks tersebut, setidaknya terdapat delapan area kebijakan yang terus menjadi perhatian publik karena menghadapi tantangan implementasi, yaitu:
1. Program makan bergizi gratis
2. Program penyediaan 3 juta rumah
3. Penciptaan dan kualitas lapangan kerja
4. Stabilitas harga dan ketahanan pangan
5. Pemberantasan korupsi dan penguatan integritas institusi
6. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
7. Pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan
8. Pemerataan dan kualitas layanan kesehatan
Delapan sektor ini bukan sekadar daftar program, melainkan indikator utama sejauh mana negara mampu menerjemahkan kebijakan menjadi kesejahteraan nyata.
Somad melihat Jika ditarik lebih dalam, hambatan utama bukan semata pada desain kebijakan, tetapi pada budaya kekuasaan dan tata kelola. Budaya birokrasi yang belum sepenuhnya berbasis kinerja, budaya politik yang masih rentan pada kompromi kepentingan jangka pendek, serta lemahnya kultur integritas menjadi faktor yang memperlambat efektivitas pembangunan.
Dalam kondisi seperti ini, kebijakan sering kali berjalan di atas kertas lebih cepat daripada di lapangan. Evaluasi dilakukan, tetapi tidak selalu diikuti koreksi yang tegas. Akibatnya, muncul siklus berulang: program baru diluncurkan, masalah lama belum tuntas, lalu ditumpuk dengan agenda baru.
Karena itu, gagasan revolusi budaya tidak boleh dipahami sebagai slogan moral semata, melainkan sebagai kebutuhan struktural dalam sistem bernegara.
Revolusi budaya berarti menggeser orientasi: dari formalitas menuju hasil,
dari loyalitas personal menuju profesionalisme,
dari patronase menuju meritokrasi,
dari pencitraan menuju kinerja,
dan dari toleransi terhadap penyimpangan menuju penegakan integritas.
Ini bukan pekerjaan instan, melainkan transformasi jangka panjang yang harus dimulai dari hulu: elite politik, birokrasi, institusi pendidikan, hingga ruang sosial masyarakat.
Sejarah menunjukkan bahwa bangsa tidak runtuh karena kurangnya program, tetapi karena lemahnya budaya yang menopang sistemnya. Negara yang kuat bukan hanya ditopang oleh anggaran besar, tetapi oleh budaya kerja yang disiplin, sistem yang tegas, dan pemimpin yang berorientasi hasil tutur somad .
Indonesia memiliki seluruh modal untuk menjadi negara maju. Namun tanpa perubahan budaya yang serius, potensi tersebut akan terus berhadapan dengan keterbatasan yang sama.
Pada akhirnya, pertanyaan penting bagi Indonesia bukan lagi sekadar apa program yang akan dibuat, melainkan:
apakah budaya yang menopang pelaksanaan negara sudah cukup kuat untuk mewujudkannya?
Revolusi budaya adalah jawabannya—atau setidaknya, syarat yang tidak bisa dihindari lagi.
