Ganesha Abadi – Pertemuan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto pasca Pemilu 2024 menjadi panggung politik yang mengundang beragam reaksi. Dua sosok yang selama ini dianggap sebagai kutub yang saling bertolak belakang, kini tampak akrab dan bersahabat. Momen ini seolah menjadi sinyal bahwa di level elite, perbedaan ideologis bisa dikesampingkan demi kepentingan kekuasaan.
Bagi publik, pertemuan ini bukan sekadar gestur politik biasa. Ia mencerminkan rapuhnya fondasi etika dalam demokrasi kita. Polarisasi yang selama ini sengaja dibangun—yang meretakkan hubungan keluarga, memecah komunitas, dan memicu konflik horizontal—ternyata hanya menjadi alat tawar dalam transaksi kekuasaan. Ketika para elite berangkulan, rakyat yang selama ini saling menyerang justru dibiarkan memikul beban sosial tanpa penyelesaian.
Fenomena ini adalah potret nyata dari politik pasca-ideologis di Indonesia. Di mana orientasi politik bukan lagi tentang nilai, perjuangan, atau kepentingan jangka panjang bangsa, tetapi sekadar kalkulasi pragmatis demi menjaga posisi. Rakyat dijadikan alat mobilisasi, bukan subjek utama dalam demokrasi. Mereka dipacu untuk loyal, dibakar dengan retorika, lalu ditinggalkan begitu saja setelah pesta demokrasi usai.
Di tengah realitas ini, pertemuan Megawati dan Prabowo bukan sebuah kedewasaan politik, melainkan bentuk pengabaian terhadap luka kolektif yang ditinggalkan oleh pertarungan elektoral. Tidak ada refleksi, apalagi pertanggungjawaban. Justru yang tampak adalah kenyamanan elite dalam berkonsolidasi tanpa beban moral terhadap dampak sosial yang telah mereka wariskan.
Demokrasi kita terjebak dalam formalisme kosong. Hanya sibuk merayakan prosedur, tapi abai terhadap substansi. Nilai-nilai keadaban dikalahkan oleh kepentingan kelompok. Media pun lebih memilih merayakan keakraban elite ketimbang mengkritisi kebobrokan sistemik yang terus dibiarkan berulang. Rakyat dibungkam secara halus, akal sehat dilumpuhkan oleh euforia semu yang diproduksi secara massif.
Kita menyaksikan demokrasi berubah menjadi panggung akrobat elite. Di mana sandiwara politik dimainkan secara lihai, sementara kepercayaan publik terus terkikis. Rekonsiliasi elite tanpa keterlibatan rakyat hanya akan mempertegas jurang antara penguasa dan yang dikuasai. Jika pola ini terus berlanjut, maka demokrasi Indonesia hanya akan menjadi proyek elitis yang kian jauh dari cita-cita kedaulatan rakyat.
Yang tersisa bagi publik hanyalah pertanyaan getir: untuk siapa sebenarnya demokrasi ini dibangun?
(Red)
