JAKARTA, – Tiga konfederasi buruh terbesar di Indonesia, yakni Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), menyatakan sikap tegas menolak usulan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) ditempatkan di bawah kementerian.
Aspirasi tersebut disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman.
Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, dalam kesempatan itu menyampaikan kegelisahan kalangan buruh terhadap situasi yang membuat institusi Polri terus berada dalam sorotan dan tekanan. Sebagai bentuk dukungan, Andi Gani mengungkapkan bahwa pimpinan buruh telah melakukan “Ikrar Buruh” di Tugu Proklamasi belum lama ini.
Terdapat empat poin utama dalam Ikrar Buruh tersebut yang disampaikan di hadapan anggota Dewan:
1. Mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga akhir masa jabatan.
2. Mendukung Polri tetap berada langsung di bawah Presiden sebagai amanah reformasi.
3. Mekanisme fit and proper test calon Kapolri tetap berada di DPR RI.
4. Mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan.
Andi Gani menegaskan bahwa penempatan Polri di bawah Presiden sangat krusial untuk menjaga independensi dan profesionalitas institusi tersebut dalam melayani masyarakat, termasuk dalam menangani persoalan ketenagakerjaan.
Senada dengan Andi Gani, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban menilai ada konsekuensi besar jika Polri berada di bawah kementerian. Menurutnya, hal itu berisiko memicu intervensi politik dan birokrasi yang panjang. “Kami berpikir bahwa kalau di bawah kementerian, artinya jika ada apa-apa Polri ini harus diam-diam dulu, baru menunggu perintah dari kementerian,” jelas Elly.
Sementara itu, Sekjen KSPI Ramidi memastikan bahwa dukungan agar Polri tetap di bawah kendali Presiden merupakan murni aspirasi dari akar rumput serikat pekerja dan bukan merupakan titipan pihak tertentu. Stabilitas dan perlindungan hukum yang objektif dinilai sangat bergantung pada posisi Polri yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Negara.
Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyambut baik masukan dari para pimpinan buruh tersebut. Ia menilai peran elemen buruh sangat strategis dalam mengawal percepatan reformasi Polri. “Teman-teman buruh ini memiliki kualitas dan kuantitas yang sangat signifikan. Tentu akan berperan besar dalam mengawal institusi ini agar tetap pada jalurnya sebagai pelindung masyarakat,” pungkasnya.
(Red)
