Medan — Organisasi Kemasyarakatan Tani Merdeka Indonesia (TMI) Sumatera Utara sukses menggelar Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) 2025 di Hotel Grand Inna, Medan, pada Sabtu (26/7/2025). Agenda ini bertujuan memperkuat peran petani sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional.
Acara dihadiri Ketua Umum DPN TMI Don Muzakir, Ketua DPW TMI Sumut Dr. H. Muhammad Husni, SE., M.Si., perwakilan Pemprov Sumut, Pemkot Medan, serta seluruh pengurus DPD TMI se-Sumatera Utara.
Fokus utama Rakerwil adalah pengembangan program strategis pemberdayaan petani, salah satunya pembentukan koperasi Tani Merdeka di pedesaan. Koperasi ini akan menjadi saluran distribusi pupuk subsidi, benih unggul, hingga bantuan permodalan bagi petani lokal.
“Logo saja tidak cukup, kita harus bergerak nyata melalui program yang menyentuh langsung kepentingan petani,” tegas Ketua DPW TMI Sumut, Dr. Muhammad Husni.
Ia menegaskan bahwa koperasi menjadi solusi konkret dalam meningkatkan kesejahteraan petani lewat akses langsung terhadap sarana produksi pertanian.
Hilirisasi hasil pertanian juga menjadi fokus utama, sejalan dengan visi menjadikan Sumut sebagai lumbung padi nasional. TMI berkomitmen menjadi mitra strategis Dinas Pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam sambutannya, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sumut Razali mewakili Gubernur Bobby Nasution mengapresiasi kontribusi TMI yang telah mendorong lonjakan hasil panen serta meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian.
Sementara itu, Ketua Umum TMI Don Muzakir menyampaikan pesan dari Dewan Pembina Pusat TMI sekaligus Wakil Menteri Pertanian RI, Mas Sudaryono. Ia menekankan pentingnya membangun kekuatan organisasi hingga tingkat desa dan menggunakan alat mesin pertanian (alsintan) bantuan pemerintah secara bertanggung jawab.
“Jangan sampai bantuan alsintan justru dijual-belikan seperti yang pernah terjadi sebelumnya,” tegasnya.
Don juga menyampaikan pesan dari Presiden Prabowo Subianto soal pentingnya menghindari praktik “serakahnomic,” yakni ketimpangan antara harga gabah yang dibeli mahal dari petani oleh pemerintah, tapi dijual dengan harga tinggi oleh oknum distributor.
“Petani harus mendapat keuntungan yang adil, dan rakyat tidak boleh terbebani harga beras yang mencekik,” imbuhnya.
Sebagai penutup, acara diakhiri dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Tani Merdeka Indonesia Sumatera Utara dan DPD Partai Gerindra Sumut, yang diwakili oleh Wakil Ketua DPD Gerindra Sumut, Bobby O Zulkarnain.
Dalam pernyataannya, Bobby menyambut baik sinergi tersebut dan berharap kolaborasi ini menjadi jembatan antara pemerintah dan para petani.
(RI-1/HD)
