NASIONAL — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempertegas perannya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional melalui penguatan ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini diwujudkan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Mabes Polri, melibatkan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Asosiasi Pabrik Pakan Ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Rapat koordinasi tersebut diikuti seluruh gugus tugas ketahanan pangan Polda se-Indonesia secara daring dan dipimpin langsung oleh Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Brigjen Pol. Langgeng Purnomo.
Dalam paparannya, Brigjen Langgeng menegaskan bahwa keberhasilan Indonesia tanpa impor jagung pakan ternak sepanjang tahun 2025 menjadi tonggak penting yang harus dijaga dan ditingkatkan pada tahun 2026.
“Rapat ini menjadi momentum konsolidasi dan kolaborasi nasional. Kami melakukan analisa dan evaluasi menyeluruh atas kinerja tahun sebelumnya agar strategi ketahanan pangan 2026 berjalan lebih terukur, berkelanjutan, dan berpihak pada petani,” ujarnya, Jumat (6/2/2026).
Polri Jembatani Permodalan Petani Jagung
Polri mengambil peran aktif sebagai penghubung antara kelompok tani (Poktan) jagung dengan sektor perbankan nasional. Melalui sinergi bersama Himbara, Polri memfasilitasi akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani binaan untuk mengatasi kendala modal produksi.
Implementasi konkret program ini telah berjalan di sejumlah wilayah, seperti Nagreg dan Ciamis (Jawa Barat), di mana petani memperoleh kredit modal usaha guna kembali menanam serta memperluas lahan jagung produktif.
Senior Vice President BRI, Danang Andi Wijanarko, yang mewakili Himbara, mengungkapkan komitmen sektor perbankan dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
“Pada tahun 2026, BRI menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan ekosistem jagung pakan ternak,” jelasnya.
Harga Jagung Dijaga, Tengkulak Dipangkas
Tak hanya fokus pada produksi dan permodalan, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memastikan perlindungan harga panen petani. Polri mencegah praktik permainan harga oleh tengkulak dengan menggandeng Perum Bulog sebagai penyerap hasil panen petani.
Pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog mengacu pada Surat Dinas Internal Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target 1 juta ton jagung untuk Cadangan Pangan Pemerintah, dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.400 per kilogram.
“Fokus kami memastikan harga di tingkat petani tidak jatuh. Di sejumlah wilayah seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, harga pembelian sudah sesuai HPP Bulog, yakni Rp6.400 per kilogram,” tegas Brigjen Langgeng.
Lahan Tidur Digarap, Kesejahteraan Petani Ditingkatkan
Program ini diarahkan untuk mengaktifkan kembali lahan tidur, meningkatkan produksi jagung nasional, serta membebaskan petani dari ketergantungan terhadap tengkulak. Dengan pendampingan manajerial dan kepastian pasar, petani diharapkan mampu mengelola usaha tani secara berkelanjutan dan memenuhi kewajiban kredit tepat waktu.
Melalui rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini, Polri menegaskan komitmennya sebagai penjaga stabilitas pangan nasional, sekaligus mitra strategis petani dalam membangun kedaulatan pangan Indonesia.
(Red)
