Banyuwangi – Keluhan terus bergulir dari kalangan petani di Banyuwangi terkait harga pupuk bersubsidi yang dijual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). Meski pasokan pupuk lancar, sejumlah kios resmi diduga memanfaatkan situasi dengan memainkan harga. Ironisnya, berbagai upaya petani untuk mencari solusi, termasuk melalui rapat bersama instansi terkait, belum membuahkan hasil.
Rapat yang digelar di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Banyuwangi beberapa waktu lalu dihadiri perwakilan Dinas Pertanian, kejaksaan, PT Pupuk Indonesia, Koramil, dan camat. Namun, menurut petani, tidak ada respon maupun pembelaan yang nyata dari pihak-pihak tersebut.
“Saya memilih tidak mengambil pupuk karena harganya tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah. Ini sudah kami sampaikan dalam rapat, tapi semua pihak seolah diam saja, tanpa solusi yang jelas,” ujar salah seorang petani asal Banyuwangi, Jumat (15/11).
Petani menyayangkan sikap acuh para pemangku kebijakan dalam menanggapi persoalan ini. Mereka mengaku semakin tertekan karena biaya produksi yang terus meningkat, sementara harga jual hasil panen tidak sebanding.
“Pupuk adalah kebutuhan pokok bagi kami. Kalau harga pupuk dipermainkan seperti ini, bagaimana kami bisa bertahan? Pemerintah seharusnya tegas menindak kios-kios nakal,” tegasnya.
Menurut Peraturan Menteri Pertanian, harga pupuk bersubsidi telah ditetapkan melalui HET yang harus dijalankan oleh kios resmi. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan praktik sebaliknya.
Petani mendesak pemerintah daerah untuk turun tangan dan menindak tegas oknum-oknum yang mempermainkan harga. Selain itu, mereka juga meminta perhatian dari Kementerian Pertanian dan Satgas Pupuk untuk memantau distribusi pupuk di Banyuwangi.
Jika tidak ada tindakan nyata dari pihak terkait, petani mempertimbangkan untuk melakukan aksi damai guna menyuarakan keadilan. Langkah ini diharapkan mampu membuka mata para pemangku kepentingan terhadap penderitaan petani kecil.
“Kami sudah bicara baik-baik dalam forum resmi. Kalau tetap tidak didengar, mungkin kami harus bergerak bersama, agar suara kami tidak diabaikan lagi,” pungkas salah seorang petani.
Masalah distribusi pupuk di Banyuwangi ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan penegakan aturan demi melindungi hak-hak petani, yang merupakan pilar utama ketahanan pangan nasional.
Sumber: PWFRN DPC BANYUWANGI.
(Red).
