Ganesha Abadi – Pembatalan sertifikat dan pembongkaran pagar laut di Pantai Utara Ujung Barat Pulau Jawa patut diapresiasi, tetapi masalah ini tidak bisa dianggap selesai begitu saja. Penyelidikan lebih mendalam diperlukan untuk mengungkap siapa pemberi dan penerima hak ilegal tersebut, serta menghukum para pelaku yang terlibat dalam praktik culas ini.
Jacob Ereste menegaskan bahwa penyalahgunaan kebijakan oleh aparat pemerintah melalui persekongkolan dengan pihak tertentu merupakan kejahatan serius yang tidak dapat dibiarkan. Selain merugikan pemerintah dan rakyat, tindakan ini juga menggerus rasa keadilan masyarakat.
“Jika tidak ada reaksi unjuk rasa serta pemberitaan yang viral, mustahil kejahatan seperti ini terbongkar. Maka dari itu, penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh agar kerugian negara dan rakyat dapat dikembalikan. Aparat yang terlibat harus diberi sanksi berat untuk memberikan efek jera,” ujar Jacob, Jumat (24/01/2025).
Jacob juga mendukung tuntutan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Prabowo Subianto, agar biaya pembongkaran pagar laut yang telah menimbulkan kerugian besar diganti oleh pihak yang bertanggung jawab.
Dalam kasus ini, sejumlah nama tokoh penting disebut-sebut terlibat dalam kepemilikan SHGB (Sertifikat Hak Guna Bangunan) yang menjadi dasar pemagaran laut. Beberapa di antaranya adalah:
- Laksamana Madya TNI AL (Purn.) Freddy Numberi, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2004-2009, yang disebut sebagai komisaris di perusahaan pemegang SHGB, PT Cahaya Inti Sentosa.
- Letnan Jenderal (Purn.) Nono Sampono, yang kini menjabat Presiden Direktur PT Agung Sedayu Grup.
- Jenderal (Purn.) Hadi Tjahjanto, mantan Panglima TNI dan mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang saat sertifikat tersebut diterbitkan.
Jacob menilai bahwa klarifikasi dari ketiga tokoh ini sangat diperlukan agar tidak terjadi fitnah dan kerugian terhadap nama baik mereka.
“Kejelasan mengenai siapa yang memerintahkan pemagaran laut ini harus diungkap ke publik. Transparansi sangat penting agar kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak dan mencegah kejadian serupa di masa depan,” tambahnya.
Jacob juga mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Marinir TNI AL yang menyegel dan membongkar pagar laut tersebut. Namun, ia menegaskan pentingnya menyerahkan penyidikan kasus ini kepada aparat penegak hukum agar proses hukumnya berjalan transparan.
Menurut Jacob, kasus ini adalah cerminan betapa pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengawasi dan mengkritisi tata kelola pembangunan. Ia berharap pemerintah terus membangun kesadaran rakyat yang cerdas dan peduli terhadap kelangsungan bangsa dan negara.
“Segera perlu adanya klarifikasi dari pihak-pihak yang disebutkan terkait dengan SHGB kapling laut ini agar fitnah tidak semakin meluas dan reputasi mereka tidak tercoreng,” tutup Jacob.
(Red)
