BANYUWANGI – Meningkatkan layanan publik daerah, Pemkab Banyuwangi menggandeng banyak pihak. Salah satunya, pemkab mendapat dukungan dari PT Bank Jatim berupa mobil pelayanan dan bantuan rehabilitasi rumah tidak layak bagi warga pra sejahtera.
Bantuan diserahkan Direktur Keuangan, Treasury, & Global Service Bank Jatim, Wahyu Kusumo Wisnubroto, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Pendopo Sabha Swagatha Blambangan, Jumat (12/6/2026).
Bantuan berupa 1 unit mobil pelayanan keliling dan rehabilitasi 10 unit rumah tidak layak huni (RTLH).
“Bantuan ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemkab dalam mewujudkan pembangunan yang inklusi dan berkelanjutan. Kami berkomitmen terus memperkuat sinergi dan mendukung berbagai program pemkab sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi,” kata Wahyu.
Ia menyebut, bantuan yang diserahkan sinergis dengan program-program yang digulirkan daerah.
Di antaranya, program jemput bola layanan administrasi kependudukan (adminduk) warga yang gencar dilakukan Pemkab hingga ke desa-desa. Bahkan ke daerah pinggiran dan perkebunan yang aksesnya tidak mudah.
“Dengan tambahan armada ini harapannya layanan adminduk semakin optimal. Selain jangkauannya meluas hingga ke pelosok-pelosok, cakupannya juga bisa semakin bertambah,” kata Wahyu.
Banyuwangi juga menggeber program Bedah Rumah yang telah menjangkau ribuan rumah tidak layak huni warga miskin. Mendukung program tersebut, Bank Jatim mengucurkan CSR untuk merehabilitasi sebanyak 10 unit RTLH.
Bupati Ipuk mengatakan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Bank Jatim, sangat diperlukan agar program-program daerah bisa berjalan sesuai target. Terlebih di tengah kondisi fiskal dan geopolitik yang tidak menentu saat ini.
“Ini bagian dari gotong royong. Saat anggaran pemerintah daerah terbatas, maka sektor-sektor seperti inilah yang kita harapkan,” kata Ipuk.
Dengan bantuan mobil layanan keliling dari Bank Jatim, saat ini Pemkab memiliki total dua armada mobil layanan keliling.
“Saya berharap ini bisa dimaksimalkan oleh Dispendukcapil untuk menyelesaikan urusan adminduk. Masyarakat harus dipastikan terpenuhi kebutuhan sipilnya,” tegasnya. (*)
