BANYUWANGI – Sejatinya pembahasan dari pasal-pasal Ranperda Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) itu sudah tuntas, tinggal pembahasan masalah intensif. Dewan ingin petani mendapatkan kejelasan insentif dengan mencantumkan persentase dari keringanan pajak.
Ketua Pansus DPRD Kabupaten Banyuwangi, Suyatno mengungkapkan pembahasan tentang Ranperda (LP2B) sudah tuntas, ini disampaikan langsung dihadapan awak media di ruang Fraksi Partai Golkar Hanura DPRD Kabupaten Banyuwangi.
“Karena itu masuk di dalam undang-undang pajak bumi bangunan (PBB) bagi tanah yang terkena LP2B, kalau tidak dimasukkan persentase ini tidak ada jaminan. Jika tidak ada jaminan maka tidak jelas akan diberi atau tidak,” ungkap Suyatno, Rabu (14/08/2024).
Menurutnya, dengan tercantumnya (LP2B) ini masyarakat akan berkurang haknya, karena tidak boleh ada bangunan. Dengan seperti itu sudah jelas akan berpengaruh dengan harga tanah, bisa drop atau paling tidak stagnan.
Diprediksikan akan adanya dampak-dampak tersebut, pihak dewan akan memberikan himbauan serta sesuatu yang tidak besar, tetapi setidaknya ada yang bisa diberikan kepada petani. Dengan ditetapkannya (LP2B) ini, nantinya pemerintah daerah akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik dari Kementerian Pertanian RI.
“Pemerintah Daerah (Pemda) akan diuntungkan secara keuangan dan finansial dalam pembangunan. Oleh karena itu, didalam PP yang mengatur tentang insentif bahwa sumber keuangan dari APBD untuk keringanan, itu sudah jelas,” ujar politisi asal Kecamatan Purwoharjo itu.
Perbedaan pandangan antara Pansus (LP2B) dengan eksekutif terkait pencantuman persentase keringanan pajak ini, kita mau-mau saja memberikan. Tetapi tidak di Perda kan, dan mereka tidak mau dibatasi.
“Ini maksudnya apa. Apakah pembatasan itu melanggar undang-undang?,” tuturnya dengan penuh tanya.
“Peraturan tentang pendidikan saja didalam undang-undang disebutkan 20 persen dari APBN. Dimunculkan di Perda itu, supaya jelas dan ada kepastian hukum. Artinya ini tidak dibuat main-main,” pungkasnya.
(Team/Red)
