SUMENEP, 16 November 2026 — Media Ganesha Abadi -Fokus pengawasan kini mengarah pada dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep. Warga memantau, kendaraan dinas kepala dinas kerap dikendalikan oleh oknum yang bukan pejabat berwenang, yang diduga merupakan ajudan kepala dinas, untuk keperluan di luar tugas kedinasan. Yang disayangkan, saat hal ini dikonfirmasi, Kepala Dinas Pendidikan justru berdiam diri dan tidak memberikan penjelasan apa pun kepada publik.
Berdasarkan pantauan warga di sekitar kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Jalan Dokter Cipto, Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, kendaraan dinas kepala dinas kerap digunakan oleh pihak lain yang diduga merupakan ajudan. Penggunaan tersebut dinilai tidak untuk kepentingan dinas, bahkan terlihat beroperasi di luar jam kerja resmi. Ketika masyarakat dan lembaga pengawas mencoba meminta penjelasan kepada Kepala Dinas Pendidikan terkait dugaan tersebut, tidak ada tanggapan apa pun. Sikap diam ini justru semakin memicu kecurigaan publik bahwa ada hal yang ditutupi.
Dasar hukum yang mendasari pengawasan ini meliputi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang menyatakan bahwa kendaraan dinas hanya boleh digunakan sesuai fungsinya dan khusus untuk pejabat yang bersangkutan serta keperluan kedinasan, tidak boleh dialihkan kepada pihak lain. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa penyalahgunaan aset negara merupakan kerugian keuangan negara. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mewajibkan pejabat untuk memberikan penjelasan yang benar dan terbuka terkait pengelolaan sumber daya publik.
Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa diam saja? Mengapa kendaraan dinas kepala dinas dikendarai oleh orang lain untuk urusan pribadi? Publik berhak tahu. Kebal hukum itu tidak ada di republik ini,” tegas perwakilan lembaga pengawas masyarakat.
Masyarakat mendesak agar Inspektorat Kabupaten Sumenep segera melakukan audit penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Pendidikan memberikan penjelasan secara terbuka kepada publik. Jika terbukti ada pelanggaran, masyarakat meminta agar proses hukum dan administrasi dilakukan secara tegas tanpa pandang bulu.
Redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep untuk meminta konfirmasi, namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan. Ruang klarifikasi tetap terbuka seluas-luasnya. Kami akan terus memantau perkembangan kasus ini secara berimbang.
(Redaksi)




