Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dua kasus korupsi besar yang melibatkan sektor perbankan, yaitu skandal kredit fiktif di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan penyalahgunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Kerugian negara akibat kasus ini ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.
Investigasi KPK menemukan bahwa dalam kasus kredit fiktif BRI, sejumlah pinjaman disetujui tanpa melalui proses verifikasi yang seharusnya. Dugaan modus yang digunakan meliputi pemalsuan dokumen, manipulasi data, serta penyimpangan prosedur kredit. Beberapa pejabat BRI dan pihak eksternal telah ditetapkan sebagai tersangka dan tengah menjalani proses hukum. KPK pun mendesak BRI untuk segera mengevaluasi sistem pengawasan internalnya agar kejadian serupa tidak terulang.
Sementara itu, dalam kasus penyalahgunaan dana CSR BI, KPK mengungkap dugaan penyelewengan dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan sosial, tetapi malah mengalir ke pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk oknum di Komisi XI DPR RI. Sejumlah pejabat BI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta tenaga ahli DPR telah diperiksa guna menelusuri lebih lanjut aliran dana tersebut.
Pakar hukum internasional, Prof. Dr. Sutan Nasomal, menyoroti kasus ini dan mendesak Presiden Jenderal Prabowo Subianto untuk turun tangan. Ia menekankan perlunya reformasi total di sektor perbankan, termasuk pembersihan di BUMN, revisi regulasi, serta peningkatan pengawasan terhadap bank daerah dan swasta. Menurutnya, keterlibatan pejabat bank negara dalam praktik korupsi ini adalah kejahatan luar biasa yang sangat merugikan perekonomian nasional.
KPK mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan korupsi di sektor perbankan. Lembaga ini berkomitmen mengusut tuntas kasus-kasus tersebut, menyeret para pelaku ke pengadilan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sistem perbankan di Indonesia.
(Red)
