SUMENEP, 15 SEPTEMBER 2026 — Anggaran proyek irigasi tenaga surya Desa Torbang ternyata tercatat sebesar Rp 150 juta. Padahal berdasarkan harga pasar komponen yang terpasang lengkap dengan pengeboran sumur, pemasangan, dan uji coba, kisaran biaya yang wajar hanya berada di angka Rp 40 juta hingga Rp 54 juta. Selisih sebesar hampir Rp 100 juta sama sekali tidak dijelaskan kepada masyarakat.
PEKERJAAN DI LAPANGAN TERKESAN ASAL-ASALAN
Panel surya yang dipasang sudah bersertifikat standar nasional, namun cara pemasangannya tidak rapi dan belum tuntas. Kabel listrik menjuntai tanpa pelindung, sisa material dan puing berserakan di sekitar lokasi, fondasi penyangga dicat tidak rata. Pekerjaan terlihat ditinggalkan begitu saja sebelum benar-benar selesai. Dengan biaya sebesar Rp 150 juta, hasil yang terlihat di lapangan jauh dari layak.
PERBANDINGAN HARGA YANG MENYIMPANG JAUH
Empat unit panel surya SOLANA 450 Wp berkisar antara Rp 9,2 juta hingga Rp 10,8 juta
Pompa air beserta pengatur dan pengubah arus berkisar antara Rp 14 juta hingga Rp 26 juta
Tangki penampung air 3.600 liter berkisar antara Rp 4,8 juta hingga Rp 5,5 juta
Pengeboran sumur Rp 12 juta
Rangka, kabel, saluran air, pemasangan dan pengujian berkisar antara Rp 6 juta hingga Rp 10 juta
Secara keseluruhan biaya wajar untuk sistem lengkap dan siap dioperasikan adalah Rp 40 juta hingga Rp 54 juta. Jika anggarannya Rp 150 juta, maka nilainya hampir tiga kali lipat dari harga pasar. Tidak ada satu pun komponen yang terlihat di lokasi yang dapat menjelaskan mengapa biayanya melonjak setinggi itu.
IDENTITAS PELAKSANA BELUM JELAS
Pihak yang tercantum sebagai pelaksana di spanduk adalah CV. Bumi Mandiri Sumekar. Hingga saat ini nama tersebut belum dapat dipastikan keberadaannya di data resmi Kementerian Hukum maupun sistem perizinan nasional. Kelompok Tani Permata yang tertera sebagai penerima kegiatan, menurut keterangan warga setempat, tidak terlibat dalam pengelolaan teknis maupun keuangan.
YANG DITUNTUT BUKAN MENOLAK PEMBANGUNAN, TAPI KEJELASAN
Warga tidak menolak adanya proyek. Yang diminta adalah keterbukaan dan pertanggungjawaban. Dana APBN adalah uang milik rakyat. Masyarakat berhak mengetahui rincian lengkap anggaran Rp 150 juta tersebut. Tunjukkan apa saja yang dibeli sehingga harganya tiga kali lipat dari harga pasar. Jelaskan siapa yang menetapkan harga tersebut dan berdasarkan aturan mana.
Selisih hampir Rp 100 juta bukan angka kecil. Itu adalah uang rakyat yang harus dijelaskan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, bukan disembunyikan tanpa keterangan.
KESIMPULAN
Barang yang dipasang memenuhi standar mutu, namun pemasangannya belum rapi dan belum tuntas. Anggaran Rp 150 juta jauh melampaui harga pasar yang wajar. Papan informasi proyek wajib dilengkapi dengan rincian biaya lengkap, nomor kontrak, nama penanggung jawab, dan jangka waktu pelaksanaan. Jika terdapat komponen tambahan yang menaikkan biaya, rincian itu harus dipajang agar dapat diketahui semua pihak.
Sampai berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksana maupun instansi terkait.
(Yadi/red)
