BANYUWANGI – Team Komunitas IWB (Info Warga Banyuwangi) pada hari Senen (22/7/2024) Berkirim surat kembali untuk yang ketiga kalinya ke beberapa DPC Partai politik yang ada di Banyuwangi, diantaranya DPC Gerindra, DPC Demokrat, DPC Golkar, DPC PKB, DPC PDIP, PEMKAB, dan DPRD Banyuwangi,
Meminta agar menjadi Atensi atau perhatian khusus supaya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah segera menindaklanjuti terkait data data yang IWB laporkan yang diduga kepemimpinan Bupati yang sebelumnya serta bupati yang sekarang banyak pelanggaran pelanggaran yang perlu di klarifikasi agar warga masyarakat banyuwangi mendapatkan Haknya, (23/7/2024),
Ketua IWB Abi Arbain menyampaikan, “Salah satunya terkait tambang emas tumpang pitu yang ada di Desa Sumberagung, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, yang dikelola mulai tahun 2016 sampai tahun 2024 ini diduga belum pernah menyetor ke pemerintah kabupaten Banyuwangi,
“Meminta kembali salinan informasi data berupa Surat Keputusan Bupati Banyuwangi tahun 2012 tentang IUP yang diberikan oleh Bapak Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi) kepada PT Bumi Suksesindo (BSI), Serta meminta jawaban tertulis berkaitan dengan adanya berapa banyak Surat Keputusan Bupati Banyuwangi yang di keluarkan oleh (Abdullah Azwar Anas) kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) Ada berapa persen Saham Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) dan berapa nilai besaran rupiahnya?, “ungkapnya.
Masih menurut Abi “Berdasarkan surat pertama perihal permohonan salinan data, dan jawaban tertulis nomor : 30/IWB/VII/2024, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik,
“Karena adanya dugaan penyiasatan yang dilakukan oleh Abdullah Azwar Anas pada saat menjabat Bupati Banyuwangi, berkaitan dengan Izin Usaha Pertambangan yang di berikan kepada PT Bumi Suksesindo (BSI) dan adanya dugaan Abdullah Azwar Anas memberikan informasi yang tidak sebenarnya berkaitan dengan Saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, “tutup ketua IWB,
(Team/Red)
