Yogyakarta – Ketua Umum Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara (IKAMARA) Yogyakarta, Donny Pratama Putra, menilai kondisi demokrasi di Kabupaten Aceh Tenggara tengah berada dalam situasi yang mengkhawatirkan. Menurutnya, menyempitnya ruang kritik dan partisipasi publik menjadi indikasi terjadinya apa yang ia sebut sebagai bencana demokrasi.
Donny menegaskan bahwa demokrasi sejatinya tidak hanya diukur dari terlaksananya pemilihan umum atau pergantian jabatan politik semata. Lebih dari itu, demokrasi merupakan sebuah ekosistem sosial dan politik yang menjamin kebebasan berekspresi, membuka ruang partisipasi publik, serta melindungi hak sipil warga negara untuk menyampaikan kritik dan aspirasi tanpa rasa takut akan tekanan maupun intimidasi.
“Dalam beberapa waktu terakhir, kami mencermati adanya kegelisahan di tengah sebagian masyarakat Aceh Tenggara, khususnya mahasiswa dan generasi muda, terkait semakin menyempitnya ruang kritik dan partisipasi publik. Kondisi ini patut menjadi perhatian bersama, karena kritik—terutama yang disampaikan secara konstitusional dan berlandaskan kepentingan publik—merupakan elemen penting dalam demokrasi yang sehat,” ujar Donny, Senin (…).
Ia menambahkan, secara historis dan sosiologis mahasiswa memiliki peran sebagai moral force dan agent of social control. Oleh karena itu, kritik yang disampaikan mahasiswa seharusnya dipahami sebagai bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan pembangunan daerah, bukan justru dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas pemerintahan.
“Ketika ekspresi kritik justru direspons dengan tekanan sosial atau intimidasi, maka yang tercederai bukan hanya individu, tetapi juga sendi-sendi demokrasi itu sendiri,” tegasnya.
Situasi tersebut, lanjut Donny, menimbulkan pertanyaan reflektif mengenai apakah demokrasi di Aceh Tenggara masih berjalan dalam koridor substantif atau justru tengah menghadapi krisis demokrasi. Ia menilai demokrasi akan kehilangan maknanya apabila ruang dialog digantikan oleh rasa curiga, dan keberanian menyampaikan pendapat dibalas dengan rasa takut.
Meski demikian, Donny menyatakan pihaknya tetap meyakini bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara memiliki niat baik untuk membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, niat baik tersebut harus dibarengi dengan komitmen terhadap prinsip keterbukaan, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap hak-hak sipil warga negara, termasuk mahasiswa.
“Demokrasi tidak pernah runtuh karena kritik. Demokrasi justru melemah ketika kritik dibungkam. Aceh Tenggara membutuhkan iklim dialog yang sehat, partisipatif, dan beradab—bukan relasi kuasa yang menumbuhkan ketakutan,” kata Donny.
Sebagai generasi muda dan bagian dari masyarakat Aceh Tenggara, IKAMARA Yogyakarta mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama merawat demokrasi dengan kebesaran hati dan kedewasaan politik. Menurutnya, pembangunan daerah sejati tidak hanya diukur dari kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga dari kualitas peradaban, penghormatan terhadap kebebasan berpikir, serta keberanian menerima perbedaan pandangan demi kepentingan bersama.
Donny Pratama Putra
Ketua Umum IKAMARA Yogyakarta
(Ikatan Keluarga Mahasiswa dan Masyarakat Aceh Tenggara)
