Jakarta – Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) menegaskan komitmennya dalam menciptakan wartawan yang kompeten, berintegritas, dan profesional. Hal ini dilakukan dengan rutin mengadakan Diklat Jurnalistik bagi para pengurus dan anggota.
Ketua Umum AKPERSI, Rino, menyayangkan pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Yandri Susanto, yang menyebut adanya wartawan Bodrex atau abal-abal. Menurut Rino, penggunaan istilah tersebut seharusnya lebih bijak dengan menyebut “oknum wartawan” agar tidak menggeneralisasi seluruh profesi jurnalis.
“Kami sangat menyayangkan pernyataan Pak Menteri yang seolah-olah menyamaratakan semua wartawan sebagai abal-abal. Wartawan yang tergabung di AKPERSI selalu meningkatkan kompetensi melalui pelatihan dan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Dalam waktu dekat, kami bahkan akan menggelar UKW Akbar se-Indonesia dengan lembaga penguji terakreditasi Dewan Pers,” ujar Rino.
Dalam pernyataan yang viral, Yandri Susanto menyebut bahwa wartawan dan LSM sering mengganggu kepala desa dengan meminta uang. Pernyataan ini dianggap merendahkan profesi wartawan yang seharusnya dihormati sebagai pilar keempat demokrasi.
Rino menegaskan bahwa AKPERSI mendukung upaya pemberantasan oknum wartawan yang mencoreng profesi jurnalistik. Namun, ia meminta agar pejabat publik lebih bijak dalam memilih kata-kata.
“Kami sepakat bahwa oknum wartawan abal-abal harus ditertibkan karena merusak citra profesi ini. Namun, generalisasi terhadap semua wartawan sangat tidak tepat. Kami meminta agar tidak ada lagi intervensi atau intimidasi terhadap jurnalis dalam menjalankan tugasnya,” tegasnya.
Rino juga menginstruksikan seluruh DPD dan DPC AKPERSI di 30 provinsi untuk tetap bekerja profesional, menyajikan berita yang faktual dan berimbang, serta tidak takut menjalankan fungsi kontrol sosial.
Sebagai tindak lanjut, AKPERSI berencana mengirim surat resmi kepada Kementerian Desa PDTT untuk meminta klarifikasi terkait pernyataan tersebut serta mengajak diskusi terkait pelatihan jurnalistik dan transparansi laporan dari kepala desa.
(Erwin – Kaperwil Lubuklinggau, Musi Rawas)
