Palembang – Ketua DPD APDESI Sumatera Selatan, Mulyanto, S.Ag., menanggapi rencana pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (Kop Des Merah Putih) yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka. Keputusan ini dinilai membingungkan kepala desa karena setiap desa sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan sistem pengelolaan yang hampir serupa dengan koperasi.
Menurut Mulyanto, BUMDes telah berperan dalam mengelola potensi desa sesuai kebutuhan masyarakat dan menjadi pilar utama dalam membangun ekonomi desa. Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah pusat tetap didukung, namun perlu kajian lebih dalam jika koperasi ini akan menggunakan anggaran dana desa.
“Kalau koperasi ini memakai anggaran desa, perlu dikaji lebih dalam. Apa bedanya dengan BUMDes yang sudah ada? Seharusnya yang dikembangkan itu BUMDes yang sudah berjalan,” ujarnya, Sabtu (08/03/2025).
Sebagai Ketua Umum APDESI Sumsel, Mulyanto meminta pemerintah untuk meninjau kembali rencana pembentukan Kop Des Merah Putih agar tidak berdampak negatif terhadap perkembangan BUMDes. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran untuk koperasi tersebut.
“Saya berharap pemerintah benar-benar serius membahas persoalan ini karena menyangkut anggaran desa dan keberlangsungan ekonomi desa melalui BUMDes,” tutupnya.
(Erwin – Kaperwil Sumsel, Lubuklinggau, Musi Rawas)
