SUMENEP, 12 November 2026 — Sikap tidak memberikan tanggapan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep terkait dugaan pergantian plat merah kendaraan dinas ke plat umum, dan kemudian dipasang kembali ke plat merah tanpa izin resmi, semakin memperkuat dugaan adanya penyimpangan dan memicu kemarahan masyarakat. Surat permintaan konfirmasi resmi telah dikirimkan, namun hingga berita ini diturunkan, pihak terkait belum memberikan penjelasan apa pun kepada publik maupun awak media.
Peristiwa ini bermula saat warga mendokumentasikan sebuah kendaraan dinas berjenis Toyota Innova dengan nomor polisi M 1005 VP yang pada siang hari terpasang plat merah dinas, namun pada malam hari terpasang plat nomor putih sementara AE 1062 RT. Kendaraan tersebut terlihat beroperasi di luar jam kerja resmi dan tidak menampilkan identitas instansi pada bodinya.
Penggantian plat dinas menjadi plat umum diduga bertujuan menyamarkan identitas kendaraan saat digunakan di luar tugas kedinasan. Sikap bungkam pihak Dinas Pendidikan dinilai masyarakat sebagai bentuk pembangkangan yang justru memperkuat dugaan adanya hal yang ditutupi.
“Kami menegaskan bahwa aset negara wajib dikelola secara transparan dan akuntabel. Diamnya pihak berwenang justru memicu kecurigaan yang semakin luas di masyarakat. Jika tidak ada yang disembunyikan, mengapa harus menolak memberikan penjelasan?” ujar perwakilan warga.
DASAR HUKUM PELANGGARAN
1. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kendaraan Dinas Pemerintah Pasal 19 ayat (1): Kendaraan dinas wajib menggunakan tanda nomor kendaraan bermotor khusus (plat merah).
Pasal 19 ayat (3): Tanda nomor tersebut tidak boleh diubah, diganti, atau dipindahkan ke kendaraan lain tanpa izin tertulis instansi berwenang.
Sanksi: Pelanggaran disiplin sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Pemalsuan Tanda Pengenal Kendaraan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023)
Pasal 290: Setiap orang yang memalsu atau mengubah tanda pengenal kendaraan bermotor yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Kategori IV (Rp200.000.000).
3. Penyalahgunaan Barang Milik Negara KUHP Baru
Pasal 388: Pegawai negeri yang menyalahgunakan barang atau jasa yang berada di bawah penguasaannya untuk kepentingan sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun.
4. Jika Merugikan Keuangan Negara UU Tipikor Pasal 2 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001: Penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 20 tahun, denda Rp200.000.000–Rp1.000.000.000.
RINGKASAN SANKSI
Dasar Hukum Pidana Penjara Denda Maksimal Pasal 290 KUHP Baru (Pemalsuan tanda kendaraan) Maks. 2 tahun Rp200 juta
Pasal 388 KUHP Baru (Penyalahgunaan aset negara) Maks. 4 tahun —
UU Tipikor (jika terbukti merugikan keuangan negara) 4–20 tahun Rp1 miliar
DESAKAN PUBLIK
Warga menuntut agar Inspektorat Daerah Kabupaten Sumenep segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, objektif, dan tidak tebang pilih.
“Masyarakat sudah tidak asing lagi mendengar keluhan di berbagai tingkatan, namun yang terpenting adalah adanya tindak lanjut yang nyata. Pemerintahan yang baik harus terbuka dan transparan. Jika ada yang salah, perbaiki. Jika tidak ada yang salah, jelaskan kepada publik. Itu hak masyarakat untuk tahu,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Tim redaksi Media Ganesha Abadi tetap membuka ruang tanggapan resmi dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dalam batas waktu yang wajar. Namun, apabila tetap tidak ada respons, laporan pengaduan telah disiapkan dan akan diserahkan kepada Kapolresta Sumenep serta Kejaksaan Negeri Sumenep untuk ditindaklanjuti sesuai jalur hukum yang berlaku.
Catatan: Seluruh informasi dalam rilis ini masih berupa dugaan dan belum terverifikasi secara resmi di pengadilan. Pihak yang disebut berhak memberikan tanggapan, klarifikasi, atau pembantahan secara tertulis kepada redaksi.
(Team/red)
