SUMENEP – Ambruknya jembatan penghubung antar kampung di Desa Jambu, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep, memicu gelombang kekecewaan dan kecaman dari masyarakat. Infrastruktur yang selama ini menjadi akses vital warga, khususnya menuju Kampung Tonggel, dilaporkan roboh setelah diduga tidak mampu menahan beban kendaraan bertonase berat yang melintas untuk kepentingan proyek pembangunan KDMP di wilayah tersebut.
Peristiwa ini bukan sekadar kerusakan infrastruktur biasa. Ambruknya jembatan telah mengganggu aktivitas ekonomi, sosial, pendidikan, hingga mobilitas harian masyarakat yang selama bertahun-tahun mengandalkan jalur tersebut sebagai akses utama penghubung antar kampung.
Berdasarkan keterangan sejumlah warga, sebelum jembatan ambruk, kendaraan proyek berupa truk-truk bermuatan material bangunan diketahui rutin melintas hampir setiap hari. Padahal kondisi fisik jembatan sebelumnya disebut sudah mengalami keretakan dan menunjukkan tanda-tanda penurunan kualitas konstruksi.
Salah seorang warga mengungkapkan bahwa kekhawatiran masyarakat sebenarnya sudah muncul jauh sebelum insiden terjadi. Namun, menurutnya, aktivitas kendaraan berat tetap berlangsung tanpa adanya langkah antisipasi maupun pembatasan yang memadai.
“Sudah lama warga khawatir jembatan itu tidak kuat dilewati truk besar. Tapi kendaraan proyek tetap lewat setiap hari,” ujar seorang warga, Minggu (24/5/2026).
Dugaan Lemahnya Pengawasan Proyek
Peristiwa ambruknya jembatan kini memunculkan sorotan serius terhadap aspek pengawasan proyek pembangunan KDMP. Warga mempertanyakan apakah telah dilakukan kajian teknis terhadap kapasitas jalan dan jembatan desa sebelum digunakan sebagai jalur distribusi material proyek.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa setiap kegiatan pembangunan harus mempertimbangkan dampak terhadap fasilitas umum yang digunakan. Apabila jalur yang dilalui tidak sesuai dengan spesifikasi beban kendaraan, maka risiko kerusakan infrastruktur seharusnya sudah dapat diprediksi sejak awal.
Masyarakat juga mempertanyakan apakah terdapat koordinasi yang memadai antara pelaksana proyek, pemerintah desa, serta instansi teknis terkait dalam menentukan akses kendaraan proyek.
“Kalau memang karena truk proyek, harus ada tanggung jawab. Jangan masyarakat yang jadi korban,” tegas warga lainnya.
Warga Jadi Korban, Akses Transportasi Lumpuh
Akibat ambruknya jembatan tersebut, warga kini harus menggunakan jalur alternatif yang lebih jauh untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Pengguna kendaraan roda empat bahkan terpaksa memutar melalui wilayah Desa Daramista untuk mencapai tujuan mereka.
Kondisi ini tidak hanya menambah waktu tempuh dan biaya transportasi, tetapi juga berpotensi menghambat aktivitas ekonomi masyarakat desa yang bergantung pada kelancaran akses distribusi barang dan jasa.
Warga menilai kerusakan fasilitas publik yang menjadi urat nadi kehidupan masyarakat tidak boleh dianggap sebagai persoalan sepele. Mereka meminta pemerintah daerah segera melakukan langkah darurat agar akses warga dapat kembali normal.
Desakan Audit Teknis dan Transparansi
Masyarakat mendesak pemerintah daerah, instansi teknis terkait, serta aparat pengawas pembangunan untuk segera melakukan investigasi menyeluruh terhadap penyebab ambruknya jembatan. Audit teknis dinilai penting guna memastikan apakah kerusakan terjadi akibat faktor usia bangunan, kualitas konstruksi, atau karena beban berlebih dari kendaraan proyek.
Selain itu, warga meminta hasil pemeriksaan nantinya disampaikan secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan spekulasi dan keresahan berkepanjangan di tengah masyarakat.
Apabila ditemukan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran prosedur penggunaan fasilitas umum untuk kepentingan proyek, warga berharap pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
Pemerintah Diminta Bertindak Cepat
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek pembangunan KDMP maupun Pemerintah Desa Jambu terkait dugaan penyebab ambruknya jembatan tersebut.
Masyarakat berharap pemerintah segera mengambil langkah cepat, baik dalam penanganan darurat maupun perencanaan pembangunan kembali jembatan yang rusak. Kecepatan respons dinilai sangat penting untuk memulihkan aktivitas warga dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan pembangunan di daerah.
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa pembangunan yang mengabaikan daya dukung infrastruktur dan keselamatan fasilitas publik berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, prinsip kehati-hatian, pengawasan ketat, serta akuntabilitas harus menjadi prioritas utama dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan.
(Redaksi Media Nasional Ganesha Abadi/Tim)
