Medan – Demokrasi di Indonesia saat ini dinilai sebagai demokrasi milik para elite. Demokrasi tetap ada, namun sebagian besar dikuasai kalangan elite politik.
Hal itu disampaikan Pengamat Politik UINSU, Dr. Faisal Riza, MA, dalam Dialog Publik bertema “Analisis Kritis Terhadap Kondisi 6 Bulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto” yang diselenggarakan Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PW-KAMMI) Sumatera Utara, Sabtu (26/4/2025) di Rumoh Kupi, Jalan Gajah Mada, Medan.
“Proses demokrasi di Indonesia ada yang menyebut separuh otoriter. Namun, belum ada akademisi yang menyatakan demokrasi kita hancur. Demokrasi tetap ada, tapi sebagian besar milik para elite. Begitu juga politik kita,” kata Faisal.
Hadir sebagai narasumber dalam dialog tersebut antara lain Praktisi dan Pengamat Hukum Irwansyah, SH, MH, Praktisi Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd, dan Kabid Kebijakan Publik (KP) KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, SH.
Faisal menambahkan, atraksi elite politik saat ini cenderung bising dan kacau karena tidak diorkestrasi dengan baik. Ia berharap perubahan strategi melalui perombakan kabinet dapat dilakukan.
“Peran kita sebagai mahasiswa dan masyarakat sipil adalah tetap mengontrol akrobat politik para elite,” ujarnya.
Pengamat Hukum Irwansyah, SH, MH, menyoroti bahwa hukum di Indonesia sering kali dikalahkan oleh proses politik.
“Hukum tidak terbentuk begitu saja, tapi melalui proses politik. Namun dalam praktiknya, hukum dan etika sering diabaikan. Akibatnya tujuan hukum seperti kepastian, keadilan, dan kemanfaatan sulit tercapai,” jelasnya.
Ia juga menyebut budaya hukum di Indonesia masih rendah, sehingga keadilan hukum belum sepenuhnya dirasakan publik.
Praktisi Pendidikan Putra Rajanami, S.Pd, menyoroti kualitas pendidikan nasional. Ia menyebut masih ada sekitar 26 persen fasilitas pendidikan yang perlu diperbaiki.
“Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyedot anggaran besar, padahal sektor pendidikan juga masih banyak kekurangan,” ungkap Putra.
Ia juga menilai perubahan kurikulum, seperti Kurikulum Merdeka, belum berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan.
“Kurikulum sering berubah-ubah tanpa perbaikan nyata di lapangan. Ini membuat sistem pendidikan kita jalan di tempat,” tambahnya.
Kabid Kebijakan Publik (KP) KAMMI Sumut, Irham S. Rambe, SH, menyampaikan bahwa komunikasi politik antara Presiden Prabowo dengan kabinetnya belum maksimal.
“Tugas kita adalah terus mengkritisi dan mengawal jalannya pemerintahan agar lebih berpihak kepada rakyat,” katanya.
Sebelumnya, Ketua PW KAMMI Sumut, Wira Putra, SS, dalam sambutannya mengatakan, evaluasi 6 bulan pemerintahan Prabowo-Gibran bertujuan untuk memberikan masukan, khususnya terkait program MBG dan efisiensi anggaran, serta mengawal sektor ekonomi dan demokrasi yang dinilai mengalami penurunan.
(Tim)
