BANJARMASIN, – Gelombang dukungan terhadap terobosan dokumen “Grand Design 20 Tahun Manajemen Air Hujan Terintegrasi Menuju Kalsel Mandiri Air 2046” terus menguat di Bumi Lambung Mangkurat. Setelah mendapat sinyal positif dari legislatif, kini giliran organisasi kepemudaan terbesar di Kalsel yang pasang badan.
Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Asli Kalimantan (DPW GEPAK) Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan sikap tegas berdiri di garda terdepan untuk mengawal dan mendorong realisasi gagasan strategis yang digagas oleh Sulkan, SH, MM tersebut.
Ketua DPW GEPAK Kalsel, H. Junaidi, menegaskan paradigma penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta banjir di Kalsel tidak bisa lagi menggunakan cara lama yang boros dan reaktif. Menurutnya, masa Siaga Darurat Karhutla dan Kekeringan Kalsel yang ditetapkan mulai 6 Juli hingga 31 Oktober 2026 harus menjadi momentum hijrah menuju kemandirian air yang berdaulat.
“Sebagai pemuda dan warga asli Kalimantan, kami melihat lubang-lubang bekas tambang atau void yang tersebar luas di Banua ini adalah aset nyata, real asset, yang selama ini terabaikan dan hanya dianggap sebagai warisan lubang. Padahal ini adalah modal besar kita,” tegas H. Junaidi kepada wartawan, Rabu (7/10/2026) di Banjarmasin.
Junaidi menilai, ide menjadikan void sebagai waduk raksasa dan tandon air makro untuk pembasahan dini lahan gambut (rewetting) sebelum musim kemarau adalah langkah cerdas, ilmiah, dan permanen untuk memutus siklus tahunan bencana asap dan banjir.
“Kenapa kita harus terus menerus menyewa helikopter water bombing dengan biaya miliaran per jam, kalau Tuhan sudah titipkan waduk alami raksasa di Banua kita sendiri. Tinggal bagaimana negara hadir untuk mengkoneksikan tata airnya. Ini soal kedaulatan ekologis,” ujarnya.
GEPAK Kalsel secara khusus menyoroti poin paling krusial dalam Grand Design tersebut, yakni proyeksi efisiensi anggaran hingga 70 persen untuk biaya operasional penanggulangan bencana.
Junaidi menyebut, jika interkoneksi tata air berbasis void ini terealisasi, dana daerah yang selama ini “menguap bersama asap karhutla” bisa diselamatkan dan dialihkan untuk hal yang lebih produktif.
“Dana miliaran yang habis tiap tahun untuk siaga darurat, untuk heli, untuk logistik pemadaman yang tidak pernah selesai, itu adalah hak rakyat. Seharusnya bisa dialihkan untuk sektor kepemudaan, peningkatan SDM lokal, beasiswa anak tambang, dan pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kesejahteraan masyarakat kecil di lingkar tambang,” tambahnya.
Menindaklanjuti respons positif yang telah disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. M. Yani Helmi atau yang akrab disapa Paman Yani, GEPAK Kalsel mendesak agar DPRD tidak berlama-lama.
GEPAK meminta DPRD Kalsel segera menggelar rapat maraton dengan pihak eksekutif dan mendorong Gubernur Kalsel untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Tata Air Lintas Sektoral.
“Satgas ini harus berisi Bappeda, Dinas ESDM, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian. Tidak boleh lagi kerja parsial. Tata air ini harus jadi satu komando,” tegas Junaidi.
Ia memastikan, sebagai organisasi berbasis massa pemuda yang solid hingga ke kabupaten/kota, seluruh kader GEPAK Kalsel siap bersinergi secara kolektif. Pengawalan akan dilakukan dari dua sisi: pengawasan regulasi di parlemen hingga pengawasan tapak operasional di sekitar konsesi tambang.
“Ini bukan lagi soal proyek, ini soal warisan. Gagasan strategis ini harus kita wujudkan sebagai warisan sistem tata kelola kemandirian air bagi anak cucu kita. Agar 20 tahun lagi, anak cucu kita tidak lagi menghirup kabut asap dan kebanjiran tiap hujan. GEPAK Kalsel siap mengawal instruksi ini sampai tuntas,” pungkasnya. (Raihan)
