Aceh Tenggara – Dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) di Desa Pulo Sangghar, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara pada tahun anggaran 2023 dan 2024 mencuat ke publik. Warga mendesak dilakukan audit ulang atas sejumlah kegiatan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi diselewengkan.
Hal itu disampaikan oleh warga berinisial RDM kepada media, Senin, 21 Juli 2025. Ia menyebut menerima laporan dari masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa yang dianggap tertutup dan rawan penyimpangan. Ia juga menilai bahwa informasi publik dari Pemerintah Desa Pulo Sangghar minim dan tidak terbuka kepada masyarakat.
“Sejumlah kegiatan Dana Desa 2023 dan 2024 diduga kuat tidak transparan dan menyimpang dari aturan. Bahkan ada yang terindikasi fiktif dan sarat kepentingan pribadi,” ujarnya.
Ramadan juga menuding bahwa pengelolaan anggaran tersebut dilakukan secara sistematis demi kepentingan kelompok tertentu. Ia mencurigai adanya praktik markup hingga proyek fiktif yang disengaja.
“Kegiatan seperti dimufakati untuk tujuan pribadi. Ini bertentangan dengan semangat Dana Desa yang seharusnya untuk rakyat,” tegasnya.
Ia meminta Kapolres Aceh Tenggara segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan tersebut. Penegakan hukum harus ditegakkan agar Dana Desa tepat sasaran.
“Kalau terbukti, harus diproses hukum. Jangan biarkan Dana Desa jadi alat memperkaya diri,” katanya.
Sejumlah pos anggaran yang disebut perlu diaudit ulang antara lain:
- Pengadaan/Penerangan Jalan: Rp 9,8 juta – Rp 45,2 juta
- Posyandu dan Insentif Kader: Rp 27,3 juta – Rp 39,9 juta
- Informasi Publik Desa: Rp 4 juta – Rp 6 juta
- Operasional Pemdes: Rp 2 juta – Rp 18 juta
- Festival dan Kegiatan Adat: Rp 4 juta – Rp 15 juta (berulang)
- Keadaan Mendesak & Darurat: Rp 26 juta – Rp 97 juta
- Peningkatan Infrastruktur: Rp 41 juta – Rp 79 juta
- Jaminan Sosial Perangkat Desa: Rp 205.200 – Rp 2,8 juta
- Bantuan Peternakan dan Pertanian: hingga Rp 60 juta
Data belanja tersebut dinilai tidak mencerminkan transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berharap dana yang berasal dari negara benar-benar digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan desa.
(Red)
