ACEH TENGGARA — Kabupaten Aceh Tenggara kembali dilanda bencana berlapis. Tidak hanya banjir dan longsor akibat hidrometeorologi sepanjang 2025, masyarakat kini menghadapi bencana lain yang dinilai lebih mematikan: kepemimpinan yang tuli terhadap penderitaan rakyat dan alergi terhadap kritik publik.
Ikatan Pelajar Mahasiswa Aceh Tenggara (IPMAT) Banda Aceh menilai penanganan bencana hidrometeorologi 2025 di Aceh Tenggara sarat dengan pencitraan semu, namun miskin kehadiran negara di lapangan. Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara di bawah kepemimpinan Bupati H. Muhammad Salim Fakhry dikritik keras karena dianggap gagal memastikan penanganan korban bencana berjalan manusiawi, cepat, dan tepat sasaran.
Pencitraan vs Fakta Lapangan
Pemerintah daerah mengklaim penanganan korban banjir dan longsor telah berjalan baik melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial. Namun, hasil survei lapangan IPMAT menunjukkan realitas yang berbanding terbalik.
Di Kecamatan Ketambe—salah satu wilayah terdampak terparah—IPMAT menemukan ketiadaan fasilitas dasar bagi korban. Desa Rumah Bundar, Simpur, dan Desa Ketambe dilaporkan tidak memiliki air bersih, posko pengungsian, maupun tenda darurat. Ironisnya, tidak satu pun tenda pengungsian terlihat berdiri, meskipun BPBD dan Dinsos disebut memiliki sedikitnya sembilan unit tenda yang tidak difungsikan.
“Ini bukan soal keterbatasan logistik, tetapi soal kemauan dan kesigapan. Negara absen di saat rakyat paling membutuhkan,” tegas Amas Muda, aktivis mahasiswa Aceh Tenggara.
Warga Mengungsi Mandiri, Pemerintah Menghilang
Akibat lemahnya respons pemerintah, warga terdampak terpaksa mengungsi secara mandiri. Sebagian menumpang di balai desa dan rumah kerabat, sementara lainnya harus menyewa tempat tinggal dengan biaya tinggi, bahkan berutang. Kondisi ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya.
Lebih jauh, IPMAT juga menemukan kejanggalan dalam pendataan korban. Sejumlah desa yang dilaporkan sebagai wilayah terdampak ternyata tidak mengalami dampak langsung banjir dan longsor. Kesalahan pendataan ini dinilai berpotensi membuka ruang penyimpangan distribusi bantuan dan mencederai rasa keadilan.
“Pendataan adalah fondasi penanggulangan bencana. Jika ini saja keliru, publik pantas mempertanyakan transparansi anggaran dan integritas kebijakan,” ujar Amas.
Bupati Dinilai Tuli dan Otoriter
IPMAT menyoroti sikap diam Bupati Salim Fakhry terhadap aspirasi mahasiswa. Amas Muda menilai sikap tersebut sebagai bentuk pembiaran atas penderitaan korban dan cermin kepemimpinan yang tertutup terhadap kritik.
“Kami sudah menyampaikan fakta lapangan secara langsung. Namun Bupati lebih percaya laporan dua kepala OPD daripada jeritan rakyat. Ini menyangkut moral dan integritas seorang kepala daerah,” kata Amas.
Dalam audiensi IPMAT dengan Pemda Aceh Tenggara pada 24 Desember 2025 di Oproom Setdakab—yang dihadiri Asisten I, Asisten III, Kadinsos, Kalaksa BPBD, dan DPRK—IPMAT secara tegas menuntut pencopotan Kepala Dinas Sosial dan Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tenggara karena dinilai tidak kompeten dan bekerja setengah hati.
Desakan Evaluasi Total
Hingga kini, aksi protes dan tuntutan mahasiswa belum mendapat respons tegas dari Bupati Aceh Tenggara. Tidak ada evaluasi terbuka, tidak ada perbaikan signifikan di lapangan. Kondisi ini memunculkan dugaan adanya kepentingan politik dan praktik kongkalikong yang mengorbankan rakyat.
“Pemimpin seharusnya tidak buta dan tuli. Tapi yang kami lihat, Bupati alergi dikritik dan enggan bertindak. Mungkin merasa malu diajari mahasiswa,” ujar Amas dengan nada tajam.
IPMAT mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kinerja dan pengelolaan anggaran penanggulangan bencana di Aceh Tenggara. Pencopotan pimpinan Dinsos dan BPBD dinilai sebagai langkah minimal untuk memulihkan kepercayaan publik dan menunjukkan keberpihakan kepada korban.
“Ini bukan sekadar soal jabatan, tetapi tentang keberpihakan. Publik berhak tahu: pemerintah hadir untuk rakyat, atau justru sibuk dengan bargaining politik di atas penderitaan korban bencana,” pungkas Amas Muda.
(Red)
