Banyuwangi – Kabupaten Banyuwangi kembali dipercaya pemerintah pusat sebagai lokus inovasi nasional. Kali ini, Banyuwangi ditunjuk menjadi pilot project digitalisasi program perlindungan sosial (perlinsos), sebuah mandat langsung dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri Sosial bersama Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP). Program ini dirancang untuk memastikan bantuan sosial lebih tepat sasaran, transparan, dan efisien.
Menurut Tenaga Ahli Menteri Sosial, Andy Kurniawan, Presiden menitipkan tiga arahan penting dalam penguatan program perlinsos: pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), penguatan Sekolah Rakyat, serta penerapan Bantuan Sosial Tepat Sasaran. “Digitalisasi bansos bukan hanya inovasi teknologi, tetapi bagian dari strategi nasional untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” jelas Andy.
Sebagai langkah awal, Banyuwangi telah melatih ratusan agen perlinsos agar mampu mengoperasikan Portal Perlinsos. Melalui platform ini, masyarakat bisa mendaftarkan diri secara mandiri lewat ponsel, atau mendapat pendampingan dari agen perlinsos yang terdiri dari gabungan Pendamping PKH, TKSK, hingga kader desa. Portal tersebut dirancang agar mudah digunakan dan memberikan notifikasi hasil pendaftaran, termasuk kesempatan bagi warga untuk mengajukan sanggahan bila dinyatakan tidak layak menerima bantuan.
Fathur Rahman Utomo dari Dewan Ekonomi Nasional menegaskan, uji coba ini akan dijalankan dalam empat tahap: mulai registrasi, seleksi kelayakan oleh pakar kemiskinan berbasis DTSEN, pemberitahuan hasil, hingga fase sanggah. “Kami ingin memastikan mekanisme ini adil, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Banyuwangi menjadi contoh penting karena dikenal adaptif dalam inovasi pelayanan publik,” katanya.
Sementara itu, Principal Govtech Expert Dewan Ekonomi Nasional, Rahmat Danu Andika, menambahkan bahwa seleksi penerima bantuan nantinya sepenuhnya ditentukan oleh sistem berbasis data. “Tugas agen perlinsos hanya membantu proses registrasi. Hasil akhir akan ditentukan secara objektif berdasarkan algoritma yang dirumuskan para pakar kemiskinan,” ujarnya.
Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyatakan kesiapan penuh daerahnya untuk mendukung pilot project ini. Tidak hanya mengandalkan pendamping PKH dan TKSK, Pemkab juga melibatkan kader Dasa Wisma serta operator desa sebagai agen pendamping. “Kami ingin memastikan tidak ada warga yang kesulitan mengakses program ini. Cukup datang ke desa, semua proses bisa dibantu,” tegas Ipuk.
Dengan digitalisasi bansos ini, Banyuwangi diharapkan menjadi model nasional dalam tata kelola perlindungan sosial berbasis data dan teknologi. Program ini tidak hanya memperkuat efektivitas bantuan sosial, tetapi juga menegaskan posisi Banyuwangi sebagai daerah pionir pembangunan inklusif dan berdaya saing di era digital.
(Red)
