BANYUWANGI – Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kabupaten Banyuwangi, kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini merupakan ke-14 kalinya secara berturut-turut.
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, kepada Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, di Kantor BPK Jatim, Sidoarjo, pada Jumat (29/5/2026). Turut mendampingi Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Siti Mafrochatin Ni’mah.
Predikat WTP merupakan opini tertinggi dari BPK terhadap laporan keuangan pemerintah. Penilaian tersebut diberikan berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Yuan mengucapkan selamat atas prestasi Banyuwangi serta kabupaten dan kota lain yang telah berhasil mempertahankan predikat WTP.
“Di dalamnya sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi dan juga action plan. Kami harap bisa segera ditindak lanjuti,” ujarnya.
Bupati Ipuk bersyukur Banyuwangi berhasil mempertahankan tata kelola keuangan daerah. Bagi Ipuk, mempertahankan capaian opini WTP dari BPK bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan konsistensi, kebersamaan, tata kelola keuangan yang baik, serta kesungguhan untuk mengikuti aturan yang berlaku.
“Kami terus berupaya memanfaatkan dan mengelola keuangan daerah dengan baik, serta bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Ipuk.
“Terima kasih kepada BPK yang telah memberikan arahan dari tahun ke tahun. Terima kasih juga kepada seluruh rekan-rekan perangkat daerah dan DPRD Banyuwangi atas sinergi yang baik selama ini, sehingga Banyuwangi mampu mempertahankan opini WTP selama 14 tahun bertutut-turut sejak 2012,” imbuhnya.
Torehan WTP kali ke-14 ini membuat Ipuk yakin bahwa menciptakan program pelayanan publik bisa sejalan dengan akuntabilitas keuangan, terutama di tengah efisiensi anggaran seperti saat ini.
Penerapan efisiensi anggaran, kata Ipuk, menumbuhkan tantangan tersendiri bagi daerah, bagaimana program pembangunan tetap berjalan optimal, meski dengan alokasi anggaran yang terbatas.
“Dalam kondisi ini, kami memilih untuk fokus. Tidak semua program kami geber, melainkan memilih skala prioritas. Sehingga dengan anggaran sedikit, bisa dioptimalkan untuk tujuan yang kita rancang. Kami juga selalu memastikan agar semua transaksi akuntabel, dan bisa dipertanggung jawabkan,” ujarnya.
“Selain segera menindaklanjuti rekomendasi dari BPK, kami akan terus memperkuat konsolidasi antar OPD dan unsur terkait untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah,” tambah Ipuk. (*)
