Denpasar, Bali – Gelombang kepedulian terhadap krisis lingkungan kembali mengguncang Pulau Dewata. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) turun ke jalan dalam aksi damai bertajuk “Bali Darurat Sampah”, Selasa (22/4/2026), menyerukan penanganan serius terhadap persoalan sampah yang kian mendesak.
Aksi yang dipusatkan di kawasan strategis Kantor DPRD Provinsi Bali ini menjadi sorotan publik, bukan hanya karena substansi tuntutannya, tetapi juga karena pengamanan ketat yang dilakukan aparat gabungan dari Polresta Denpasar dan Polda Bali.
Di bawah komando Kapolresta Denpasar, Leonardo D. Simatupang, ratusan personel disiagakan untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Sebelum massa bergerak, apel kesiapan digelar sebagai bentuk komitmen aparat dalam menjaga stabilitas keamanan tanpa mengesampingkan hak demokrasi warga negara.
Sebanyak 286 personel diterjunkan dengan pola pengamanan terbuka dan tertutup. Strategi ini dirancang secara matang untuk mengantisipasi segala kemungkinan di lapangan, sekaligus memberikan rasa aman baik kepada peserta aksi maupun masyarakat umum yang beraktivitas di sekitar lokasi.
Sekitar 200 mahasiswa yang mengikuti aksi tampak melakukan long march menuju Wantilan DPRD Provinsi Bali. Dengan membawa spanduk dan poster bernada kritis, mereka menuntut adanya dialog terbuka dan langkah konkret dari pemerintah daerah terkait pengelolaan sampah, khususnya di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung yang dinilai semakin mengkhawatirkan.
Hingga laporan ini diturunkan, aksi masih berlangsung dengan pengawalan ketat aparat. Situasi terpantau relatif aman dan terkendali, meskipun potensi gangguan tetap diantisipasi secara maksimal oleh petugas di lapangan.
Sementara itu, Kasi Humas Polresta Denpasar, I Gede Adi Saputra Jaya, menegaskan bahwa pendekatan humanis menjadi prioritas utama dalam pengamanan aksi tersebut.
“Pengamanan dilakukan secara persuasif dan humanis. Kami hadir untuk memastikan penyampaian aspirasi berjalan aman, tertib, dan tetap menghormati hak masyarakat lainnya,” tegasnya.
Lebih lanjut, pihak kepolisian juga mengingatkan para peserta aksi untuk tetap menjaga etika berdemonstrasi. Penyampaian aspirasi diharapkan dilakukan secara damai, tidak anarkis, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak mengganggu ketertiban umum dan arus lalu lintas secara berlebihan.
Aksi ini menjadi refleksi keras bagi pemerintah daerah bahwa isu sampah bukan lagi persoalan pinggiran, melainkan ancaman nyata terhadap keberlanjutan lingkungan dan citra pariwisata Bali di mata dunia. Tekanan dari kalangan akademisi diharapkan mampu mendorong lahirnya kebijakan yang lebih progresif, terukur, dan berkelanjutan.
Media Nasional Ganesha Abadi melihat momentum ini sebagai titik krusial: antara kesadaran publik yang terus tumbuh dan tanggung jawab pemerintah yang harus segera diwujudkan dalam aksi nyata, bukan sekadar wacana.
(Redaksi Media Nasional Ganesha Abadi)
“Tajam, Terpercaya, Bermartabat Suara Kebenaran untuk Indonesia.”
