BANYUWANGI – Musim kemarau yang masih melanda Indonesia termasuk Banyuwangi mulai berdampak kekeringan di sejumlah wilayah di kabupaten ujung timur Pulau Jawa. Untuk itu, pemkab mulai mendistribusikan bantuan air bersih secara langsung ke wilayah terdampak maupun wilayah berpotensi kekeringan.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Guntur Priambodo mengatakan, pemkab telah menetapkan siaga kekeringan sejak beberapa bulan terakhir. Hal itu dikuatkan dengan surat keputusan (SK) bupati tentang siaga kekeringan di Banyuwangi.
“Sejak Juli lalu pemkab sudah menetapkan siaga kekeringan. Kami juga sudah memetakan sejumlah wilayah yang biasanya terkena dampak musim kemarau,” ujar Guntur, Jumat (11/10/2024).
Sebagai upaya antisipasi kekeringan, pemkab melakukan langlah mitigasi dengan mendistribusikan air bersih. Pendistribusian dilakukan di daerah terdampak maupun berpotensi terdampak kekeringan.
“Pendistribusiannya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banyuwangi dengan mengirim tangki-tangki air bersih langsung ke titik-titik yang membutuhkan. Distribusi ini akan dilakukan hingga musim kemarau berakhir,” tutur Guntur.
Guntur mengimbau masyarakat segera melapor jika mengalami kekurangan air. “Sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh BPBD,” imbuhnya.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Banyuwangi Danang Hartanto mengatakan, distribusi air bersih telah dilakukan mulai 22 Juli hingga 30 September 2024. Total air bersih yang telah disalurkan sebanyak 275 ribu liter.
“Karena saat ini musim kemarau masih berlanjut, pendistribusian akan dilanjutkan sampai 20 November mendatang” kata dia.
Pendistribusian telah dilakukan ke sejumlah wilayah terdampak kekeringan maupun berpotensi kekeringan. Ada 10 kecamatan, yakni Wongsorejo, Bangorejo, Tegaldlimo, Singojuruh, Srono, Cluring, Siliragung, Pesanggaran, Kabat, dan Glagah.
“Kami juga melayani permintaan air bersih dari wilayah yang mengajukan permohonan air bersih baik desa maupun kecamatan. Air yang disalurkan hasil kerja sama dengan PUDAM Banyuwangi,” ujar Danang.
“Kami terus memonitor daerah-daerah mana yang perlu disuplai air,” imbuhnya.
Selain itu, untuk antisipasi kekeringan air di persawahan, pemkab melalui Dinas Pekerjaan Umum (PU) Pengairan menerapkan sistem gilir untuk petani. Sistem gilir ini salah satunya dilakukan Koordinator Sumber Daya Air (Korsda) Wilayah Bangorejo. Sistem gilir ini diterapkan dengan melakukan sinkronisasi antara Himpunan Petani Pemakai Air (Hippa), PPA, dan Korsda.
(Red)
