Jakarta – Dinamika politik nasional kembali memanas. Aliansi Madura Indonesia (AMI) mengambil langkah tegas dengan mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera (DPP PKS), Jumat (17/4), sebagai bentuk protes sekaligus penyaluran aspirasi masyarakat secara langsung.
Aksi tersebut dipicu oleh polemik pernyataan kader PKS, Abu Bakar Al Habsyi, yang dinilai menimbulkan kegaduhan publik serta melukai perasaan masyarakat, khususnya di wilayah Madura. AMI menilai pernyataan tersebut tidak hanya berdampak secara sosial, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap institusi politik.
Dalam pertemuan tersebut, AMI secara terbuka mendesak Presiden PKS, Almuzammil Yusuf, untuk segera mengambil langkah tegas berupa evaluasi menyeluruh terhadap kader yang bersangkutan. Desakan ini dinilai penting guna menjaga marwah partai sekaligus meredam eskalasi polemik yang terus berkembang di ruang publik.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan sekadar aksi simbolik, melainkan representasi suara masyarakat yang menuntut kejelasan sikap.
“Kami datang membawa aspirasi yang nyata. Ini bukan persoalan kecil. Pernyataan yang menyentuh sensitivitas ulama dan masyarakat harus direspons dengan tindakan konkret,” ujarnya dengan nada tegas.
Ia menambahkan, sebagai partai politik besar, PKS memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga etika serta integritas kadernya di ruang publik. Menurutnya, evaluasi tidak boleh berhenti pada klarifikasi semata, melainkan harus berujung pada langkah nyata apabila terbukti terjadi pelanggaran etika.
Lebih lanjut, AMI juga memberikan peringatan bahwa ketidaktegasan dalam menangani persoalan ini berpotensi memicu gelombang aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar.
“Kepercayaan publik adalah fondasi utama. Jika dibiarkan, ini bisa menjadi preseden buruk. Kami siap kembali turun dengan kekuatan yang lebih besar jika tidak ada respons serius,” tegas Baihaki.
Hingga berita ini diturunkan, pihak DPP PKS belum memberikan pernyataan resmi terkait kedatangan AMI maupun tuntutan evaluasi terhadap kader yang dipersoalkan.
Perkembangan situasi ini diperkirakan masih akan berlanjut, seiring meningkatnya sorotan publik terhadap komitmen partai politik dalam menegakkan etika, disiplin, dan tanggung jawab kader di tengah ruang demokrasi yang semakin terbuka.
(Red)
