BANYUWANGI – Sejumlah elemen pers dan komunitas sipil di Banyuwangi yang tergabung dalam aliansi wartawan, Wartawan Anti Diatur, Komunitas Info Warga Banyuwangi (IWB), Komunitas Sadar Hukum Banyuwangi, serta BWI Response Banyuwangi, menyatakan sikap tegas atas insiden yang terjadi dalam kegiatan buka bersama jajaran Polresta Banyuwangi pada 3 Maret 2026 di Hotel Kokon Banyuwangi.
Dalam pernyataan resminya, aliansi menyebut telah terjadi dugaan perlakuan diskriminatif terhadap sejumlah wartawan dalam agenda yang diklaim sebagai forum silaturahmi dan penguatan kemitraan.
Empat Poin Sikap Tegas Aliansi Wartawan
1. Mengecam Keras Dugaan Diskriminasi
Aliansi secara terbuka mengecam keras insiden yang dinilai sebagai bentuk pembedaan perlakuan terhadap wartawan dalam pelaksanaan acara tersebut.
Menurut mereka, jika benar terjadi pembatasan akses atau seleksi kehadiran tanpa dasar yang transparan, maka hal itu bukan sekadar persoalan teknis, melainkan menyentuh prinsip kesetaraan profesi dan penghormatan terhadap kemerdekaan pers.
“Forum yang mengatasnamakan silaturahmi tidak boleh menghadirkan sekat. Wartawan bukan tamu pilihan, melainkan mitra kontrol sosial,” tegas perwakilan aliansi.
2. Teguh pada Independensi dan Profesionalisme
Aliansi menegaskan bahwa wartawan Banyuwangi tetap memegang teguh independensi, profesionalisme, serta kode etik jurnalistik.
Mereka menyatakan tidak akan tunduk pada tekanan kekuasaan dalam bentuk apa pun.
“Kami tidak bisa diatur-atur oleh kepentingan di luar koridor hukum dan etika. Tugas kami menyampaikan kebenaran kepada publik,” tegasnya.
Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa dinamika yang terjadi tidak akan melemahkan komitmen pers lokal dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.
3. Komitmen Mengungkap Fakta, Termasuk Dugaan Oknum
Aliansi juga menyoroti berkembangnya isu di tengah masyarakat terkait dugaan keterlibatan oknum-oknum anggota di lingkungan Polresta Banyuwangi dalam praktik yang disinyalir melawan hukum.
Mereka menegaskan komitmen untuk tetap mengungkap berita berdasarkan data dan fakta, tanpa tendensi dan tanpa intimidasi.
“Jika ada dugaan praktik menyimpang oleh oknum, maka itu akan kami dalami secara profesional. Kritik terhadap oknum bukan serangan terhadap institusi, melainkan upaya menjaga integritas lembaga,” tegas pernyataan tersebut.
4. Mengawal Kepentingan Masyarakat dari Dugaan Kesewenang-wenangan
Aliansi menyatakan komitmen kuat untuk terus mengawal kepentingan masyarakat yang merasa menjadi korban dugaan pemerasan atau kesewenang-wenangan aparat penegak hukum, khususnya jika melibatkan oknum di Polresta Banyuwangi.
Menurut mereka, kehadiran pers adalah untuk memastikan tidak ada warga yang kehilangan haknya akibat praktik penyalahgunaan wewenang.
“Pers berdiri di sisi rakyat. Kami tidak akan diam jika ada dugaan penindasan atau penyalahgunaan kekuasaan,” tegas aliansi.
Desakan Transparansi dan Klarifikasi Terbuka
Hingga pernyataan ini disampaikan, aliansi menyebut belum ada klarifikasi resmi dan komprehensif dari pihak Polresta Banyuwangi terkait mekanisme undangan dan pembatasan akses dalam kegiatan tersebut.
Ketiadaan penjelasan terbuka dinilai berpotensi memperluas spekulasi dan menggerus kepercayaan publik.
Sebagai institusi penegak hukum, Polresta Banyuwangi diharapkan mampu menjawab polemik ini secara transparan, profesional, dan bermartabat demi menjaga stabilitas serta kepercayaan masyarakat.
Banyuwangi Butuh Penegakan Hukum yang Bersih dan Pers yang Bebas
Aliansi wartawan menutup pernyataannya dengan penegasan bahwa polemik ini bukan upaya konfrontasi, melainkan bentuk tanggung jawab moral terhadap demokrasi lokal.
Tanpa pers yang bebas dan berani, praktik penyimpangan akan sulit terungkap. Tanpa aparat yang bersih dan transparan, keadilan akan kehilangan maknanya.
Banyuwangi membutuhkan keduanya:
Penegakan hukum yang tegas dan bersih.
Serta pers yang independen dan tidak bisa ditekan.
Ganesha Abadi – Super Tajam Mengawal Kebenaran, Tegas Membela Kepentingan Publik, Bermartabat Menjaga Demokrasi.
