SUMENEP, 13 November 2026 — Media Ganesha Abadi- Lembaga Independen Pengawas Keuangan Kabupaten Sumenep resmi menyalurkan surat laporan terkait dugaan pemasangan kabel jaringan WiFi tanpa izin yang menumpang pada tiang listrik dan tiang Telkom. Pemasangan terbentang di sepanjang Jalan Raya Lenteng–Ganding, Jalan Moncek, Guluk-Guluk, hingga Jalan Raya Batu, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur.
Keluhan warga tidak hanya datang dari jalan raya. Di dalam kota, termasuk di kawasan perumahan, banyak warga yang melaporkan kondisi kabel yang semrawut dan menjuntai rendah. Warga mengaku khawatir kabel tersebut dapat menyebabkan sengatan listrik yang berbahaya bagi siapa saja yang lewat, terutama anak-anak dan warga sekitar.
“Sangat dikhawatirkan kabel yang menjuntai dan tidak terpasang rapi bisa menyengat warga, mengingat cuaca yang kadang hujan. Risiko kebakaran maupun kecelakaan listrik sangat nyata, baik di pinggir jalan raya maupun di lingkungan perumahan,” ungkap warga yang mengeluhkan kondisi tersebut.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, jaringan yang beroperasi atas nama SAE Net terindikasi merupakan cabang dari Barokah Net. Seorang mantan Anggota DPRD Kabupaten Sumenep saat dikonfirmasi melalui WhatsApp menyatakan bahwa dirinya memang bekerja di Barokah Net dan SAE Net adalah salah satu cabangnya.
Perwakilan LIPK Sumenep menegaskan, dugaan usaha ilegal ini harus segera ditindaklanjuti. Aparat penegak hukum harus bertindak tegas sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kabel yang putus, melilit ke tanah, maupun menjuntai rendah di perumahan jelas membahayakan nyawa masyarakat.
Dugaan pelanggaran hukum
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi menyatakan setiap penyelenggaraan jaringan telekomunikasi wajib memiliki izin dari Menteri. Pelanggaran tanpa izin dapat dijatuhi pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak Rp 600 juta.
Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan melarang pemasangan benda lain pada instalasi ketenagalistrikan tanpa izin tertulis pemegang izin usaha ketenagalistrikan. Pelanggaran dapat dijatuhi pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda paling banyak Rp 5 miliar. Jika pelanggaran menimbulkan kebakaran, luka-luka, atau kematian, ancaman pidana dapat lebih berat sesuai KUHP.
Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi menegaskan setiap penyelenggara wajib memenuhi standar teknis dan keselamatan yang ditetapkan. Pelanggaran dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan izin.
LIPK meminta instansi berwenang segera turun ke lapangan, memeriksa kelengkapan izin, dan menindak tegas jika terbukti melanggar hukum. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini secara berimbang.
(Tim/red)
