Jakarta – 28 April 2026 Gelombang tekanan terhadap Perum Perhutani semakin menguat. Kali ini, sorotan tajam datang langsung dari aktivis nasional asal Banyuwangi, Amir Ma’ruf Khan yang dikenal luas dengan julukan “Raja Angkasa”.
Dalam pernyataan tegasnya di depan kantor pusat Perhutani Jakarta, Amir Ma’ruf Khan menyampaikan kritik keras terhadap dugaan peran strategis Perhutani dalam proses alih fungsi kawasan hutan di Gunung Tumpang Pitu.
KUTIPAN KERAS “RAJA ANGKASA”
“Kami tidak sedang berbicara asumsi. Fakta di lapangan menunjukkan hutan hilang, gunung dikeruk, dan masyarakat menderita. Pertanyaannya sederhana: di mana peran pengawasan Perum Perhutani selama ini?” Amir Ma’ruf Khan
“Kalau hutan lindung bisa berubah jadi tambang terbuka, itu bukan sekadar kebijakan. Itu keputusan besar yang pasti melewati banyak meja. Dan Perhutani tidak mungkin tidak tahu.”
“Jangan sampai lembaga negara yang seharusnya menjaga hutan justru menjadi pintu masuk kehancuran lingkungan.”
TITIK TEKAN: DUGAAN PEMBIARAN SISTEMATIS
Menurut Amir, perubahan status kawasan dari hutan lindung menjadi hutan produksi pada 2013 adalah titik awal yang harus dibuka secara transparan ke publik.
Aktivitas pertambangan oleh PT Bumi Suksesindo di bawah grup Merdeka Copper Gold dinilai tidak mungkin berjalan tanpa:
- Rekomendasi teknis dari pengelola kawasan
- Pengawasan yang seharusnya melekat pada Perhutani
- Koordinasi lintas institusi
Namun yang terjadi di lapangan justru menunjukkan:
- Kerusakan bentang alam skala besar
- Hilangnya fungsi ekologis hutan
- Dampak langsung terhadap masyarakat pesisir dan nelayan
PERINGATAN TERBUKA: POTENSI KONSEKUENSI HUKUM
Amir Ma’ruf Khan juga menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti, maka persoalan tidak berhenti pada kritik publik, tetapi bisa masuk ke ranah hukum serius.
“Kalau ada pembiaran, itu pelanggaran. Kalau ada keterlibatan, itu kejahatan. Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan korporasi.”
Ia juga membuka kemungkinan langkah lanjutan:
- Pelaporan resmi ke aparat penegak hukum
- Dorongan audit nasional sektor kehutanan
- Desakan keterlibatan lembaga pengawas independen
PESAN UNTUK NEGARA
Dalam penutup pernyataannya, Amir menyampaikan pesan keras namun tegas:
“Kami datang bukan untuk gaduh, tapi untuk mengingatkan. Hutan bukan milik korporasi. Hutan adalah milik rakyat dan generasi masa depan. Jika hari ini dibiarkan, maka yang hilang bukan hanya pohon tetapi masa depan.”
Pernyataan Amir Ma’ruf Khan mempertegas bahwa kasus Gunung Tumpang Pitu telah memasuki fase krusial: dari sekadar polemik lingkungan menjadi isu akuntabilitas lembaga negara.
Publik kini menunggu:
apakah Perum Perhutani akan membuka diri dan bertanggung jawab, atau tetap diam di tengah tekanan yang kian membesar?
(Tim Investigasi & Redaksi Ganesha Abadi)
