Surabaya – kemarahan dan kegelisahan tengah merayapi kalangan insan pers setelah penangkapan seorang oknum yang disebut sebagai wartawan oleh aparat Polres Mojokerto.
Selama proses peliputan dilakukan secara profesional, media dinilai tidak boleh ditekan untuk menghapus berita. Media juga diminta tetap menjalankan verifikasi dan keberimbangan
Peristiwa ini bukan sekadar penegakan hukum biasa, tetapi dinilai banyak pihak sebagai potret kelam relasi kekuasaan dengan kebebasan pers.
Tekanan untuk menghapus berita seringkali datang dari pihak yang diberitakan.
Wartawan sejatinya adalah mata dan telinga rakyat. Mereka hadir untuk mengungkap fakta, membuka informasi yang tersembunyi, dan memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.
Namun dalam realitas yang kini terjadi, sebagian wartawan merasa diperlakukan seolah-olah mereka adalah sampah masyarakat, bukan pilar demokrasi.
Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur mengatakan bahwa Jurnalis sebagai pilar keempat demokrasi di Negara Indonesia setelah (eksekutif, legislatif, dan yudikatif). Yaitu dalam konteks berorganisasi, terutama tentang kehidupan bernegara dan bermasyarakat sebagai pengawas kekuasaan dan penyeimbang kebijakan pemerintah.
Diketahui Muhammad Amir Asnawi ditangkap oleh Resmob Polres Mojokerto saat berunding dengan Wahyu Suhartatik (47 tahun) di Kafe Koyam Kopi, Jalan Tribuana Tungga Dewi, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto, pada Sabtu (14/3/2026) sekitar pukul 19.50 WIB. Dalam tangkap tangan tersebut, diamankan uang sejumlah Rp 3 juta yang diwadahi amplop putih bertuliskann : “Kpd Pak Amir Pak Andik (take down berita).
Menyikapi tertangkapnya Jurnalis Mabes News TV Muhammad Amir Asnawi, terkait pemberian uang Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dalam permintaan Takdown pemberitaan dugaan jual beli rehabilitasi narkoba. Pihak pengacara Wahyu Suhartatik sudah melanggar Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) dan patut dipertanyakan Legalitasnya sebagai praktisi hukum,” ujar Hosen KAKI Jatim, Rabu (18/03/2026).
Dalam artian, mengenai permintaan penghapusan berita wajib mengikuti mekanisme Hak Jawab/Hak Koreksi (Pasal 5 UU Pers) melalui Dewan Pers. Memaksa takedown berita secara ilegal dapat terkena sanksi sesuai Pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang penghalangan kerja jurnalistik.
Sebab dalam Hukum (Pasal 18 ayat 1 UU Pers) Setiap orang yang dengan sengaja menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik (termasuk memaksa hapus berita atau intimidasi untuk takedown) dapat dipidana penjara hingga 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta,” tutur Pegiat Antikorupsi KAKI Jatim.
Seharusnya Satreskrim Kepolisian Polres Mojokerto tidak asal main tangkap Mohammad Amir dengan dugaan Pemerasan yang dilaporkan oleh Wahyu Suhartatik. Karena disini bicara permintaan Takdown pemberitaan untuk menutupi pelanggaran hukum yang dilakukannya selama menangani kasus Rehabilitasi Narkoba dimaksud,” papar Ketua KAKI Jatim.
Dalam hal ini, Kepolisian Resort Mojokerto dinilai telah melecehkan Marwah dan Martabat Jurnalis nasional Indonesia yang telah dilindungi Undang-undang Pers serta berani menentang kebijakan Mabes Polri tentang Wartawan mitra Polri yang selama ini bersinergi dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” tegasnya.
Polri memandang jurnalis sebagai mitra strategis dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta membangun komunikasi publik yang baik.
Divisi Humas Polri terus berkolaborasi dengan wartawan, menganggap media massa sebagai keluarga besar untuk mendukung transparansi organisasi.
Maka dari itu, Moh Hosen Ketua KAKI Jatim mendesak Kapolda Jatim Irjenpol Nanang Avianto untuk membebaskan Mohammad Amir Jurnalis Mabes News TV dan Mencopot Kapolres Mojokerto AKBP Andi Yudha Pranata, agar polemik ini segera selesai dan insan Pers tetap menjadi mitra baik Kepolisian Republik Indonesia,” ungkap Hosen Ketua KAKI Jatim. ()
#Presiden Prabowo Subianto
#Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
#Wakapolri Komjenpol Dedi Prasetyo
#Irwasum Polri Komjenpol Wahyu Widada
#Ketua Komisi III DPR RI Habirokhman
#Mantan Wakapolri Komjen Pol. (Purn.) Agus Andrianto Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Redaksi
