Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan bekerja sama dengan Koperasi Merah Putih Nasional Pesantren Indonesia menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Peningkatan Inklusi Keuangan Pesantren pada Senin (10/11/2025), bertempat di Breakout Room, Gedung Pos Ibu Kota, Jalan Lapangan Banteng Utara No. 1, Jakarta.
FGD ini bertujuan memperkuat peran pesantren sebagai agen inklusi keuangan, sekaligus memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat pesantren di seluruh Indonesia.
Asisten Deputi Peningkatan Inklusi Keuangan Kemenko Perekonomian, Dr. Endiriyo, SE., MM., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan berbagai kementerian dan lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank — di antaranya Asrindo, Jamkrindo, dan PT Pegadaian Syariah — serta sejumlah kepala biro dan kepala dinas dari berbagai daerah, juga tokoh nasional.
Turut hadir beberapa tokoh masyarakat seperti Myrna Soeryo Ratu Bagus dari PT Hiro, Sri Eko Sriyanto Galgendu dari Gerakan Moral Rekonsiliasi Indonesia (GMRI), dan Akfin Lee. Acara diawali dengan makan siang bersama dan doa pembuka oleh KH. Achmad Ghufron, dilanjutkan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Koperasi Merah Putih Nasional Pesantren Indonesia dan delapan perusahaan, termasuk Asosiasi Pertambangan Warga Nusantara.
Koperasi Merah Putih Nasional Pesantren Indonesia sendiri berkiprah di berbagai bidang seperti pembangunan perumahan, pembuatan pupuk organik, pemberdayaan SDM pertambangan, serta pemasaran digital. Wilayah kegiatannya meliputi Kepulauan Seribu hingga berbagai kabupaten dan kota seperti Cirebon.
Dalam kesempatan tersebut, Dr. KH. Erman Soeparno, SE., MBA., Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengawas Koperasi Merah Putih Nasional Pesantren Indonesia, menyampaikan bahwa tiga kunci utama kesuksesan koperasi terletak pada manajemen, SDM, dan modal.
“Ketiganya harus dikelola dengan baik agar koperasi mampu berkembang dan menjadi motor ekonomi masyarakat,” ujarnya dalam tausyiah yang sarat makna. Ia juga menegaskan bahwa berbuat baik hendaknya tidak semata karena mengharap surga, sebab “hak prerogatif untuk itu milik Tuhan, lalu milik rakyat, baru kemudian Presiden,” ujarnya berfilosofi.
Sementara itu, Wakil Bupati Cirebon, Dr. H. Agus Budiman, mengungkapkan bahwa di wilayahnya terdapat lebih dari 1.300 pesantren dan 412 desa yang kini telah memiliki Koperasi Merah Putih. Ia menilai keberadaan koperasi ini menjadi langkah strategis dalam mendukung kemandirian ekonomi pesantren.
Dalam sesi pertama FGD, dibahas strategi pengembangan ekonomi syariah dan inklusi keuangan pesantren. Bank Indonesia turut berperan aktif dalam membuka pasar bagi produk-produk Koperasi Merah Putih Nasional Pesantren Indonesia agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Red)
