Lubuk Pakam – Masyarakat Kabupaten Deli Serdang diimbau untuk bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial maupun media online.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfostan) Deli Serdang, Anwar Sadat Siregar SE MSi, menegaskan perlunya tabayyun atau klarifikasi agar tidak salah persepsi terkait viralnya kabar seorang guru honorer yang disebut tinggal di gubuk reyot.
“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya begitu saja. Jika informasi yang beredar ternyata tidak benar, dampaknya bisa merugikan pihak terkait. Karena itu, penting untuk memverifikasi terlebih dahulu sebelum menyebarkan,” ujar Anwar Sadat, Sabtu (6/9/2025).
Menurut data Dinas Sosial dan pemerintah setempat, guru yang dimaksud adalah Mariasih SPd, Wakil Kepala Sekolah MA Al Washliyah Tanjung Morawa Bidang Kesiswaan. Ia diketahui sebelumnya tinggal bersama suaminya, Ahmad Razali, seorang penarik becak bermotor.
Dari hasil penelusuran, Mariasih dan keluarganya sebenarnya menempati rumah permanen yang layak huni. Sementara gubuk reyot yang viral di media sosial digunakan sebagai tempat beternak ayam, bebek, serta kebun kecil milik keluarga mereka.
“Gubuk itu bukan tempat tinggal, melainkan hanya dijadikan lokasi ternak. Masyarakat perlu tahu duduk perkaranya agar tidak salah paham,” jelas Anwar.
Hal senada disampaikan Sekretaris Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tanjung Morawa, Rahmat, yang langsung menemui Mariasih. Ia membenarkan bahwa Mariasih masih aktif mengajar di dua sekolah dengan penghasilan sekitar Rp3 juta per bulan ditambah tunjangan sertifikasi dan jabatan.
“Ibu Mariasih tinggal di rumah permanen bersama keluarganya. Sementara suaminya kadang berada di gubuk untuk menjaga ternak,” ungkap Rahmat.
Dari hasil asesmen Dinas Sosial, keluarga ini tidak masuk kategori miskin. Meski demikian, Pemkab Deli Serdang tetap akan mengusulkan agar Mariasih dan anak-anaknya mendapat BPJS gratis mulai September 2025 sesuai kriteria bantuan daerah.
Dengan adanya klarifikasi ini, pemerintah berharap viralnya kabar tersebut tidak lagi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.
(Tim)
