Sidoarjo — Koalisi Sidoarjo Maju menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024. Penolakan disampaikan usai rapat paripurna DPRD Sidoarjo, Rabu (16/7/2025), disertai kritik tajam terhadap kinerja Pemkab Sidoarjo dalam menangani sejumlah persoalan krusial.
Koalisi yang terdiri dari Partai Golkar, PDI-P, Gerindra, NasDem, PKS, PAN, dan PPP itu menilai Pemkab Sidoarjo tidak serius mengatasi banjir yang masih terus terjadi di berbagai wilayah.
“Banjir masih menjadi langganan warga di banyak titik. Ini menandakan penanganannya tidak sistematis dan tidak menjadi prioritas nyata,” tegas Ketua Koalisi Sidoarjo Maju, Adam Rusydi, yang juga Ketua DPD Golkar Sidoarjo.
Selain soal banjir, Adam menyoroti program Pemkab Sidoarjo yang menargetkan penciptaan 1.000 lapangan kerja baru. Menurutnya, program tersebut hanya menjadi slogan tanpa kajian akademis yang memadai.
“Program penciptaan 1.000 lapangan kerja itu hanya jargon politik. Tidak ada kajian mendalam yang mendasarinya,” ujar Adam.
Adam juga menyinggung angka pengangguran terbuka di Sidoarjo yang dinilainya masih tinggi dibanding daerah lain di Jawa Timur. Kondisi itu dianggap sebagai bukti kegagalan strategi pembangunan ekonomi daerah.
Lebih jauh, Koalisi Sidoarjo Maju mengecam dugaan praktik korupsi dalam proses Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (SPMB) yang mencuat dalam beberapa tahun terakhir.
“Kami mendorong penegak hukum untuk serius mengusut praktik curang dalam SPMB. Ini mencederai prinsip keadilan dalam pendidikan,” tambah Adam.
Isu pemerataan pendidikan dan layanan publik juga menjadi sorotan. Koalisi menyebut masih banyak wilayah yang belum mendapatkan akses setara terhadap pendidikan dan layanan dasar.
Selain itu, Koalisi menyinggung temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait kesalahan penganggaran di hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sidoarjo.
“Raperda pertanggungjawaban APBD 2024 belum merepresentasikan capaian kinerja yang progresif, terukur, dan berpihak pada kebutuhan riil masyarakat,” jelas Adam.
Koalisi Sidoarjo Maju menyimpulkan bahwa lemahnya konsistensi perencanaan dan pengawasan program mencerminkan belum adanya komitmen politik yang kuat dari pimpinan daerah.
“Atas dasar itu, kami menyatakan menolak Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2024,” pungkas Adam.
(Redho)
