Lubuklinggau – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk penggunaan hotel sebagai tempat pertemuan atau rapat resmi.
“Relaksasi ini bertujuan mendukung perputaran roda perekonomian daerah, khususnya sektor perhotelan dan pariwisata, dengan tetap mengedepankan urgensi dan substansi kegiatan,” ujar Bima Arya dalam rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025 bersama pemerintah daerah se-Indonesia secara virtual, Selasa (10/6/2025)
Menurut mantan Wali Kota Bogor itu, roda ekonomi harus tetap bergerak agar ekosistem perhotelan dan pariwisata dapat kembali bangkit. Ia menyebut, fleksibilitas ini tetap harus diimbangi dengan pengawasan dan efisiensi anggaran.
Terkait perkembangan inflasi, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, melaporkan bahwa sejumlah komoditas strategis mengalami penurunan harga seperti minyak goreng, bawang putih, cabai merah, dan cabai rawit. Namun, harga beras mengalami sedikit kenaikan di beberapa zona.
Pudji juga memaparkan data inflasi historis bulan Mei dari tahun 2021 hingga 2025. Inflasi tertinggi terjadi pada Mei 2022 sebesar 0,40 persen, sedangkan terendah tercatat pada Mei 2025 dengan deflasi sebesar 0,37 persen.
Komponen inti inflasi tahun ini masih didominasi oleh tarif pulsa ponsel, emas perhiasan, dan kopi bubuk. Sementara, tomat, beras, dan timun juga menyumbang angka inflasi dari sektor pangan.
Ia menambahkan, berdasarkan data SP2KP hingga 5 Juni 2025, Indeks Perkembangan Harga (IPH) menunjukkan 12 provinsi mengalami kenaikan, satu provinsi stabil, dan 25 provinsi mengalami penurunan IPH dibanding bulan sebelumnya.
Kenaikan tertinggi di Sumatera terjadi di Aceh Barat Daya sebesar 5,84 persen, disebabkan lonjakan harga daging sapi, ayam ras, dan beras. Di Pulau Jawa, Kabupaten Jombang mencatat kenaikan IPH sebesar 3,51 persen. Sementara Kabupaten Poso mengalami kenaikan 4,22 persen akibat naiknya harga beras dan cabai merah.
Pemkot Lubuklinggau turut hadir dalam rakor tersebut, diwakili Wakil Wali Kota H Rustam Effendi, didampingi Plt Asisten II H Heri Zulianta, Kepala BPKAD Zulfikar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan H Tegi Bayumi, Kabag Perekonomian dan SDA Umarsyah Redo, serta Kabag Hukum Aris Garnida Husein.
(Erwin Kaperwil Sumsel Lubuklinggau, Musi Rawas Utara)
