Bojonegoro – Kegiatan media gathering yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bojonegoro menuai polemik. Alih-alih mempererat kemitraan, acara tersebut justru mendapat sorotan tajam karena dinilai eksklusif dan diskriminatif terhadap sejumlah awak media lokal.
Kegiatan yang semestinya menjadi ajang memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers itu dianggap hanya melibatkan media-media tertentu, sehingga memunculkan dugaan praktik “pilih kasih”. Beberapa jurnalis mengaku tidak mendapatkan undangan, meski selama ini aktif dalam peliputan dan penyebaran informasi publik.
Kritik datang dari Riyawan, salah satu jurnalis lokal. Ia menilai tindakan Diskominfo kurang bijak dan berpotensi menimbulkan kesenjangan antar media. “Kalau memang tidak bisa mengundang semua, sebaiknya undang perwakilan organisasi media secara adil. Jangan sampai ada kesan suka-tidak suka,” ujarnya, Jumat (16/5/2025).
Menurut Riyawan, Diskominfo seharusnya menjadi garda depan dalam menciptakan keterbukaan informasi dan menjalin kerja sama dengan seluruh media tanpa memandang latar belakang atau preferensi tertentu.
Upaya konfirmasi wartawan kepada Kepala Diskominfo Bojonegoro, Heri Widodo, terkait isu ini belum mendapat tanggapan. Pesan yang dikirimkan melalui WhatsApp hingga berita ini ditulis tidak direspons, memperkuat dugaan bahwa instansi tersebut tertutup terhadap kritik.
Para jurnalis berharap, Pemkab Bojonegoro segera turun tangan menyikapi persoalan ini agar kemitraan antara pemerintah dan media tetap sehat, transparan, serta bebas dari kepentingan sempit.
(Redho)
