Lubuklinggau – Aktivis Bumi Silampari menyampaikan kritik terhadap kinerja Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintahan Kota Lubuklinggau. Kritik ini terkait upaya Kepala OPD untuk mendatangkan program-program dari tingkat provinsi dan pusat, serta pentingnya evaluasi kinerja Kepala Dinas di masa mendatang.
Dalam wawancara di kawasan Alun-Alun Merdeka pada Minggu (26/01/2025), sekitar pukul 08.00 WIB, aktivis Ferry Isrop menyoroti pentingnya dedikasi dan kualitas kerja para Kepala OPD di dinas masing-masing. Ia juga meminta agar Wali Kota terpilih periode 2025-2030 yang akan dilantik pada 6 Januari 2025 melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Dinas.
“Kami meminta Kepala OPD di masing-masing dinas untuk lebih proaktif. Mengingat APBD Kota Lubuklinggau yang masih terbatas, Kepala Dinas dan timnya harus sigap dalam mendatangkan program-program dari provinsi maupun pusat. Jangan sampai masyarakat menilai mereka hanya duduk manis di kantor dengan fasilitas kursi empuk dan ruangan ber-AC,” tegas Ferry.
Ia juga menekankan bahwa evaluasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan Wali Kota terpilih, terutama untuk Kepala OPD yang dianggap memiliki “rapor merah” dalam kinerjanya. “Wali Kota harus tegas mengevaluasi Kepala OPD yang kinerjanya kurang optimal. Mereka digaji oleh rakyat, sehingga harus memberikan manfaat nyata untuk masyarakat,” pungkasnya.
Harapan ini mencerminkan keinginan masyarakat agar pejabat publik tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga berkontribusi secara aktif dalam menghadirkan program-program yang berdampak positif bagi Kota Lubuklinggau.
(Erwin Kaperwil Lubuklinggau,Musi Rawas)
