Panyabungan – Ratusan massa yang tergabung dalam Forum Pemuda Mahasiswa Bersatu (FPMB) Mandailing Natal (Madina) akan menggelar aksi unjuk rasa di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Madina pada Jumat (17/1). Mereka menuntut Kapolres Madina, AKBP Arie Sofandi Paloh, SH, SIK, untuk mundur dari jabatannya karena dinilai gagal menangani maraknya aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah Madina.
Ketua DPD KNPI Madina Khairil Amri bersama Koordinator Aksi Hapsin Nasution serta beberapa perwakilan organisasi lainnya menyampaikan hal tersebut dalam konferensi pers usai rapat konsolidasi di Panyabungan pada Kamis sore (16/1).
Mereka menilai Kapolres tidak serius dalam penegakan hukum terkait PETI yang semakin merajalela, khususnya di wilayah Kotanopan dan Batang Natal. Para aktivis juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat yang memberikan perlindungan kepada para mafia tambang.
“Investigasi kami menunjukkan adanya dugaan oknum Kapolres menerima upeti hingga Rp50-60 juta per bulan dari para pengusaha tambang ilegal. Ini tidak bisa dibiarkan!” ujar mereka.
Selain itu, FPMB Madina meminta kejelasan terkait raibnya 12 alat berat ekskavator yang sempat dijadikan barang bukti di Mapolres Madina pada September 2023. “Kasus ini menjadi pertanyaan besar di publik. Kami ingin tahu, di mana alat berat tersebut sekarang?” tegas mereka.
Para demonstran juga menuding bahwa operasi yang dilakukan Polres Madina hanya bersifat formalitas dan tidak memberikan efek jera. Hal ini dibuktikan dengan semakin bebasnya aktivitas PETI di wilayah tersebut.
Tidak hanya itu, mereka meminta Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dan Kapolda Sumut untuk segera menurunkan tim investigasi guna menyelidiki dugaan keterlibatan aparat dalam melindungi aktivitas PETI.
Tuntutan lain yang disampaikan adalah mendesak penangkapan pengusaha tambang liar, termasuk seorang bos tambang bernama Pawang, yang dianggap telah merusak lingkungan dan terang-terangan menantang aparat. “Kami beri waktu 3×24 jam kepada Kapolres untuk menangkap Pawang dan pelaku tambang liar lainnya,” seru mereka.
Aksi ini juga akan menyoroti peran pemerintah daerah, khususnya Bupati Madina, yang dinilai gagal mewujudkan tambang rakyat yang legal dan sah sesuai regulasi. Mereka menduga ada pembiaran hingga potensi keterlibatan pemerintah daerah dalam aktivitas tambang ilegal ini.
Rombongan massa akan berkonvoi menuju Mapolres Madina setelah salat Jumat besok. Aksi ini diharapkan dapat mendorong langkah konkret dari pihak berwenang untuk menuntaskan permasalahan PETI di wilayah Mandailing Natal.
(Magrifatulloh)
