Surabaya – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur, Haris Sukamto, bersama jajaran, melakukan audiensi dengan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, pada Kamis (9/1). Pertemuan tersebut membahas kolaborasi strategis di bidang hukum, HAM, imigrasi, dan pemasyarakatan untuk kemajuan Jawa Timur.
Haris Sukamto, yang baru menjabat sebagai Kakanwil, memperkenalkan diri dan memaparkan rencana kerja untuk meningkatkan pelayanan hukum di wilayah Jawa Timur. Ia didampingi sejumlah pejabat tinggi pratama, termasuk Plt. Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Jatim Ishadi Maja Prayitno, Plt. Kakanwil Ditjen Imigrasi Jatim Darori, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Raden Fadjar Widjanarko, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan Titik Setiawati.
Dalam audiensi tersebut, Pj. Gubernur Adhy Karyono yang didampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Benny Sampirwanto, serta Kepala Biro Hukum, Lilik Pudjiastuti, menyampaikan dukungan penuh terhadap inisiatif Kemenkumham Jatim.
Salah satu poin penting yang dibahas adalah penguatan program strategis, seperti harmonisasi peraturan daerah, pembentukan desa sadar hukum, dan pemberdayaan UMKM.
“Kami berharap dukungan Pemprov Jatim untuk mendorong UMKM mendaftar sebagai perseroan perorangan, sehingga mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik. Selain itu, kami ingin membentuk desa sadar hukum dan paralegal di setiap daerah melalui program Pos Pelayanan Hukum Desa,” ungkap Haris.
Pj. Gubernur Adhy menyambut baik usulan tersebut. Ia juga menawarkan sinergi dalam bidang pemasyarakatan melalui program ketahanan pangan.
“Pemanfaatan lahan untuk pemberdayaan narapidana sangat potensial. Kami siap mendukung dengan penyediaan bibit tanaman melalui Dinas Pertanian,” ujarnya.
Selain itu, Adhy menyatakan kesiapannya mendukung layanan keimigrasian, termasuk peresmian autogate dan immigration lounge di Ciputra World Surabaya.
“Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menghadapi tantangan hukum dan sosial di Jawa Timur,” tegasnya.
Audiensi ini menandai awal yang positif bagi Kemenkumham Jatim dan Pemprov Jatim untuk memperkuat koordinasi serta menciptakan solusi atas berbagai permasalahan hukum di wilayah Jawa Timur.
(Redho)
