Banten, 26 November 2024 – Harapan seluruh rakyat Indonesia terhadap Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto adalah dapat bekerja maksimal dan tulus memperjuangkan aspirasi rakyat agar dapat segera menikmati buah kemerdekaan, yaitu bebas dari kemiskinan serta cerdas dan tangkas menghadapi tantangan global yang semakin pelik dan berat.
Mulai dari bidang politik dan keamanan bisa dinikmati oleh rakyat tanpa beban dan rasa cemas untuk melakukan berbagai kegiatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Lalu mengenai masalah hukum, hak asasi manusia serta imigrasi dan pemasyarakatan bisa benar-benar menciptakan rasa kenyamanan dan ketenteraman rakyat, tanpa ada rasa terintimidasi maupun di dikriminalisasi untuk tetap kritis atas rasa tanggung jawab sebagai warga bangsa Indonesia yang ingin tegaknya hukum tanpa pilih kasih atau tebang pilih terhadap siapapun.
Sedangkan dalam bidang perekonomian rakyat mengidealkan semua bentuk usaha dapat berjalan lancar dengan menjaga suasana yang baik, tiada monopoli serta perilaku curang yang selalu akan lebih banyak merugikan rakyat. Tentu saja pengendalian tingkat harga bahan pangan pokok serta kebutuhan sehari-hari lainnya, dapat dijaga dengan baik dan benar, supaya beban hidup rakyat tidak semakin memberat.
Dalam hal pembangunan manusia dan kebudayaan bagi bangsa Indonesia idealnya tidak hanya dapat terjaga, tetapi bisa dikembangkan sebagai aset bangsa yang mampu memberi nilai tambah dalam bentuk material maupun spiritual sehingga dapat meningkatkan perbawa bangsa dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia. Karena itu pembangunan infrastruktur dan pembangunan kewilayahan yang juga menjadi pos tersendiri dalam Kabinet Merah Putih yang akan bekerja pada periode 2024 – 2029 patut memberi prioritas kepada sejumlah yang dianggap tertinggal, utamanya yang berada di bagian perbatasan terdepan, baik laut maupun daratan, sehingga kedaulatan negara dan kedaulatan bangsa Indonesia dapat terjamin keamanan serta kenyamanannya dari gangguan pihak asing.
Dalam hal upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat sangat ditunggu dan dinantikan sehingga peran serta warga masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara dapat maksimal, tidak sekedar wacana belaka yang tidak nyata, sehingga menjadi semacam pelengkap program untuk membagi anggaran yang membebani negara dan bangsa. Seperti halnya bidang pangan yang mendapat perhatian khusus agar bangsa dan negara Indonesia bisa benar-benar berdaulat dengan terciptanya swasembada pangan, sungguh sangat diharap dapat mewujudkan pertahanan dan ketahanan pangan untuk kemudian menghentikan sama sekali impor bahan pangan yang mampu untuk dimaksimalkan melalui usaha anak bangsa sendiri.
Pada akhirnya, hubungan dan ikatan dengan bangsa-bangsa di negara lain dapat terjalin dengan harmoni — tiada ketergantungan, apalagi sampai harus menghiba untuk memeroleh bantuan atau semacam keringanan dalam banyak hal yang tidak nampu ditanggulangi oleh negara maupun bangsa Indonesia sendiri. Dalam kontek inilah pemahaman tentang keamanan negara dan bangsa Indonesia dapat bebas-benar terwujud dalam arti luas, bukan hanya sebatas pengertian militer semata-mata.
Masalah industri Indonesia yang tengah terguncang akibat ekonomi yang terus memburuk serta maraknya PHK yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah, merupakan tantangan yang nyata harus diatasi, seperti upaya untuk menciptakan lapangan kerja bagi anak bangsa negeri ini, agar tidak sampai merasa terasing di kampung halaman sendiri. Indikatornya, arus deras hasrat dari TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk bekerja di negeri orang harus dapat diminimalisir agar ketahanan dan pertahanan bagi bangsa dan negara Indonesia semakin kuat dan solid, tidak sampai terkesan budak dalam pandangan bangsa asing. Karena itu — sekali lagi — lapangan kerja harus lebih banyak diciptakan sambil menekan arus bangsa asing menyerbu lapangan kerja serta peluang usaha di negeri kita yang masih dapat dimaksimalkan pengembangannya dan perluasannya, seperti dalam bidang pertanian maupun perkebunan serta perikanan di negeri kita yang sangat potensial untuk menyerap banyak tenaga kerja dari anak negeri kita sendiri.
Masalah agama dan pendidikan nasional misalnya yang telah semakin diringankan beban kerjanya, bisa segera melakukan pembenahan secara lebih serius sehingga kehidupan beragama di Indonesia mampu memberi support moral yang kuat dan tangguh untuk membangun kerukunan hidup bersama, agar tidak lagi dijadikan obyek pertikaian guna mengalihkan perhatian warga masyarakat dari masalah yang seharusnya menjadi perhatian bersama untuk menemukan jalan keluarnya yang terbaik demi dan untuk kepentingan bangsa dan negara yang lebih maju dan lebih beradab. Dalam konteks ini jelas bidang pendidikan nasional dapat dikembalikan menjadi basis pembentukan karakter generasi penerus yang berwatak mulia dengan mengutamakan budi pekerti untuk membangun tatanan etika dan moral serta akhlak mulia sebagai manusia yang menjadi khalifatullah di muka bumi. Oleh karena itu, pendidikan moral Pancasila yang berbasis agama wajib digalakkan kembali sebagai bagian dari pelajaran pokok, sebab kecerdasan intelektual tidak bisa menjadi jaminan penjaga nilai-nilai kemanusiaan yang manakala tidak diperkuat oleh kecerdasan spiritual yang dapat menjaga etika, moral san akhlak mulia yang diperlukan agar tidak durhaka dan khianat pada keluarga, bangsa dan negara Indonesia yang harus dan wajib dijaga bersama.
Oleh karena itu, kelengkapan pembagian kerja dari Kabinet Merah Presiden Prabowo Subianto yang terkesan gemuk dan pasti membutuhkan anggaran yang cukup besar, dapat dipahami untuk mengatasi semua masalah dari berbagai bidan dan sektor yang cukup luas cakupannya demi dan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dalam arti luas meliputi lahir dan batin, yaitu masalah kebutuhan material dan spiritual bagi bangsa dan negara Indonesia agar terus maju serta terus berkembang menuju era Indonesia emas, tahun 2045.
Harapan besar rakyat terhadap Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto pada periode 2024-2029 sungguh mendambakan perbaikan yang signifikan guna menghantar seluruh warga bangsa memasuki era Indonesia emas tahun 2045 untuk menikmati buah kemerdekaan yang didambakan. Meski semua itu tetap harus ditebus dengan “harga” dan pengorbanan yang “gemuk” pula nilainya.
(Red).
