PANDEGLANG – Aliansi Mahasiswa untuk Reformasi (AMR) yang terdiri dari KUMALA, Forum BEM Pandeglang, dan KUMANDANG menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Sekda dan Gedung DPRD Pandeglang Banten. Aksi ini merupakan lanjutan dari aksi sebelumnya pada 16 Agustus 2024 dengan tema “Menagih Janji Manis dan Evaluasi Kinerja Bupati Pandeglang Selama 2 Periode.” Senin (26/08/2024)
Dalam aksi ini, AMR mengkritisi berbagai masalah yang disebabkan oleh lemahnya penanganan dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang. Masalah yang disorot antara lain infrastruktur, anggaran daerah, pendidikan, pemotongan TPP PNS, kenaikan retribusi kesehatan, dan lainnya.
Aksi kali ini berfokus pada dua lokasi, yakni Gedung Sekda dan Gedung DPRD Pandeglang. Selain itu, aksi ini juga menjadi momentum bagi AMR untuk menyerahkan simbolis “Kado Khusus” berisi masalah-masalah di Pandeglang kepada anggota dewan baru yang dilantik pada hari yang sama.
Ketua KUMALA, Sepdi Hidayat, dalam orasinya mengkritik ketidakonsistenan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam mempromosikan daerah sebagai kota wisata. Ia menyoroti banyaknya pungutan liar di lokasi wisata yang merugikan pendapatan asli daerah (PAD) dan maraknya praktek premanisme di objek wisata.
“Pandeglang sering disebut sebagai Kota Wisata, namun kenyataannya banyak pungutan liar di lokasi pantai yang menghambat pemasukan PAD. Praktek premanisme masih marak di lokasi wisata. Kami menyerahkan semua permasalahan ini kepada dewan baru agar segera dibahas dan dicari solusinya di Sidang Paripurna,” ujar Sepdi.
Sepdi juga menambahkan bahwa penurunan angka kemiskinan di Pandeglang masih sangat kecil, menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Pandeglang belum maksimal.
“Pandeglang masih dikategorikan sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan ekstrem. Penurunan angka kemiskinan dari 114 ribu pada tahun 2023 menjadi 113 ribu di tahun 2024 sangat kecil, hanya sekitar 90 jiwa per bulan. Ini sangat memprihatinkan untuk skala kabupaten,” jelasnya.
Isu pemotongan TPP PNS dan P3K juga menjadi sorotan utama dalam aksi ini. Ketua Forum BEM Pandeglang, Bustomi, menyebut pemotongan ini sebagai bentuk ketidakmanusiawian terhadap ASN dan P3K di Pandeglang.
“ASN dan P3K merasa tercekik oleh tindakan tidak manusiawi dari Pemkab Pandeglang. Nasib mereka dipertaruhkan demi kepentingan PAD, dengan alasan kondisi keuangan yang tidak memungkinkan. Seharusnya, aturan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 212 menjadi pertimbangan sebelum melakukan pemotongan TPP,” ungkap Bustomi.
Sementara itu, Ketua KUMANDANG, Faiz, menegaskan bahwa aksi ini adalah bentuk perhatian dan pemberitahuan kepada publik tentang kegagalan Pemerintahan Kabupaten Pandeglang.
“Kami turun ke jalan untuk menunjukkan bahwa ada berbagai masalah kronis di Pandeglang yang disebabkan oleh ketidakmampuan Pemkab dalam menjalankan pemerintahan. Aksi ini adalah pengingat bahwa pemerintahan di bawah Bupati Pandeglang selama 2 periode telah gagal total,” tegas Faiz.
Aliansi Mahasiswa untuk Reformasi (AMR) juga menyampaikan sejumlah tuntutan dalam aksi ini, di antaranya:
1. Tindak tegas pungutan liar di lokasi wisata dan prioritaskan penanggulangan sampah.
2. Tindak tegas perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan dan berikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Tingkatkan kualitas pendidikan dan hentikan penyalahgunaan dalam dunia pendidikan untuk kepentingan pribadi.
4. Evaluasi kembali kebijakan kenaikan retribusi kesehatan di seluruh kecamatan di Pandeglang.
5. Usut oknum yang terlibat dalam monopoli obat dan alat kesehatan di Dinkes dan RSUD Berkah, yang menyebabkan kelangkaan.
6. Pertimbangkan kembali pemotongan TPP PNS dan P3K sebesar 45% akibat PAD Pandeglang yang rendah.
7. Usut oknum di TAPD, Banggar, dan Disdukcapil terkait penyaluran TPP Disdukcapil yang hanya diberikan 50%.
8. Evaluasi oknum yang terlibat dalam program Dinkoperindag yang mangkrak dan tidak dikelola dengan baik.
9. Tingkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja, infrastruktur yang memadai, dan akses terhadap pelayanan publik yang berkualitas.
(Team/Red)
