BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terus meningkatkan tata kelola di Mall Pelayanan Publik (MPP). Terbukti dalam transformasi digital, mampu mendorong kemajuan pelayanan Publik.
Dalam Kunjungan Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi. Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR-RI, Indra Pahlevi, menjelaskan pentingnya melakukan terobosan untuk memberikan layanan terbaik bagi publik.
“Kata kunci utama yang kami peroleh dari kunjungan ini adalah lakukan terobosan. Bagaimana memberikan layanan terbaik bagi publik, dan bagaimana publik dimudahkan dengan layanan itu,” kata Indra Pahlevi, usai melakukan pertemuan di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi. Kamis (25/07/2024).
Sekadar informasi, kunjungan ini merupakan diseminasi Zona Integritas BPP dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM).
Dalam pertemuan tersebut, Indra mengatakan, meskipun publik DPR berbeda dengan publik di Kabupaten Banyuwangi, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari tata kelola di daerah ini.
“Kami ingin mempelajari soal keberhasilan tata kelola di Banyuwangi. Apalagi kami ingin menciptakan Zona Integritas (ZI),” ujar Indra.
Banyak masukan dan pencerahan yang kami peroleh dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Secara keseluruhan Banyuwangi mampu menjadi percontohan nasional, dimana hampir semua pemerintah kota dan kabupaten telah berkunjung kesini.
Salah satu aspek yang sangat menonjol dari tata kelola di Banyuwangi adalah transformasi digital, ia menegaskan bahwa Setjen DPR Ri juga telah memulai langkah serupa.
“Kami sendiri sudah memulai itu, apalagi Setjen DPR RI sudah mendapatkan penghargaan di bidang transformasi digital,” ungkapnya.
Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong BPP Setjen DPR RI, untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital.
“Era sekarang sudah bukan manual lagi, tapi mengandalkan kecepatan, kemudahan dan keakuratan. Itu didapat dari proses digital yang sudah kami terapkan di biro kami,” tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyuwangi, Partana menyampaikan, Kunjungan Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Sekjen DPR-RI itu, untuk saling berbagi pandangan mengenai pentingnya Zona Integritas (ZI) dalam pelayanan publik.
“Untuk di Banyuwangi sendiri, beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah masuk kategori Zona Integritas (ZI), seperti Bappeda dan beberapa puskesmas,” ungkap Partana, saat dikonfirmasi awak media.
Partana menambahkan, Komitmen Bupati Banyuwangi sangat penting dan menjadi prioritas dalam mencapai pelayanan yang terpadu, tetapi untuk Hambatan pasti ada.
“Kami pastikan dalam penyelenggaraan tidak terlepas dari komitmen Bupati yang fokus dan terus memantau semua OPD. Agar selalu koordinasi lintas sektor dalam mencapai pelayanan yang terpadu,” pungkasnya.
(rag)
