Ganeshaabadi.com – Rasa-rasanya, isu dugaan jual beli maupun intervensi terhadap kegiatan yang bersumber dari APBD tak lekang oleh waktu. Tentunya, mereka yang duduk di pucuk rantai kekuasaan memiliki kans terbesar dalam mengatur permainan ini. Dengan catatan jika mereka mau.
Sekali lagi, bukan sebagai pemain. Namun sebagai the lord of creator. Membawahi boneka-boneka sadis bertajuk sang eksekutor yang tak lain merupakan instrumen penting dalam permainan kanibalisme anggaran.
Hanya sebatas itu sajakah ? Atau mungkin ada yang berperan sebagai pencebok ?. Ya, mereka yang bertugas membersihkan tangan dan kaki eksekutor dari lumuran bercak darah sang korban.
Semua itu bisa saja terjadi, sekali lagi dengan syarat jika mereka mau.
Analisis di atas sah-sah saja jika diterapkan pada sebuah kegiatan pembangunan saluran irigasi yang terletak di Dusun Lidah Desa Gambiran milik Dinas Pertanian Banyuwangi.
Menjadi menarik ketika seorang pria yang mengaku sebagai mandor mengatakan proyek tersebut dikerjakan oleh seseorang yang memiliki kedekatan dengan oknum anggota DPRD Banyuwangi.
Hal itu pula yang memantik ketua APPM, Rofiq Azmi berspekulasi bahwa telah terdapat praktik intervensi sang oknum kepada Dinas Pertanian dan Peternakan.
“Dari keterangan mandor tersebut patut diduga terjadi intervensi dari oknum anggota dewan terkait kepada Dinas Pertanian”, ungkap Rofiq,
Selain itu, kata Rofiq, kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait hibah hewan ternak yang kini tengah dalam proses penyelidikan oleh Kejaksaan Negeri Banyuwangi juga patut dikategorikan dalam indikator permainan kotor.
“Sekali lagi, kami menduga ada kepentingan kelompok maupun kepentingan pribadi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang”, ucapnya.
“Miris sekali, di satu sisi kami senantiasa mendampingi masyarakat yang saat ini tengah berjuang atas raib nya kepesertaan dari Program Keluarga Harapan (PKH)”, imbuhnya.
Menurut Rofiq, jika hal ini terus berjalan. Maka, tidak menutup kemungkinan jika asumsi negatif masyarakat terhadap Pemerintah Daerah Banyuwangi semakin tumbuh dengan liar.
“Kepercayaan masyarakat berbanding lurus dengan kwalitas pembangunan daerah”, pungkasnya.
(Team/Red)
