BANYUWANGI – Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam memberikan pelayanan informasi hukum yang lengkap dan akurat bagi masyarakat mendapatkan apresiasi positif dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada upacara Hari Lahir Pancasila di Gedung Negara Grahadi Surabaya, pada Sabtu (01/06/2024), Banyuwangi menyabet penghargaan sebagai Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Terbaik se-Jawa Timur.
Banyuwangi meraih penghargaan pada dua kategori, yakni sebagai Pengelola JDIH Terbaik I kategori Kabupaten/Kota. Serta Pengelola JDIH Terbaik I kategori Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota. Penghargaan tersebut diserahkan langsung Pj. Gubernur Jatim, Adhy Karyono, kepada Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Banyuwangi, M.Y. Bramuda.
Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani mengaku bersyukur sistem informasi produk hukum yang dikelola Banyuwangi diapresiasi prositif oleh Pemprov Jatim.
“Ini pelecut agar kita ke depan terus lebih baik lagi memberikan pelayanan kepada masyarakat, utamanya terkait pelayanan informasi produk hukum,” kata Bupati Ipuk.
Asisten Pemerintahan dan Kesra, M.Y. Bramuda, menjelaskan penghargaan ini diberikan berdasarkan penilaian atas 7 aspek dan 32 indikator.
Tujuh aspek yang dimaksud meliputi organisasi, SDM, koleksi dokumentasi hukum, teknis pengelolaan, sarana prasarana penunjang, pemanfaatan teknologi informasi & komunikasi, serta inovasi & pengembangan JDIH.
“Nilai Banyuwangi unggul pada keseluruhan aspek penilaian,” urai Bramuda.
Bramuda menambahkan, JDIH Banyuwangi telah meluncurkan berbagai inovasi. Misalnya, inovasi e-konsultasi Publik Produk Hukum Daerah. Sebuah kanal khusus yang disediakan bagi masyarakat untuk menyalurkan kritik, saran dan aspirasinya terkait semua produk hukum daerah.
Selain itu, website JDIH Banyuwangi telah memanfaatkan teknologi Artificial Intelligent (AI) sehingga masyarakat dapat melakukan tanya jawab langsung melalui website terkait informasi produk hukum daerah.
Ada juga program Jiwa Raga (JDIH Banyuwangi Giat Mengajar Regulasi). Inovasi ini memberikan edukasi secara langsung kepada masyarakat (offline/online) terkait isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat.
“Selain sebagai bahan pengajaran, inovasi ini juga menjadi media sosialisasi seluruh kebijakan daerah. Sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja program-program yang tengah dan akan dilakukan pemerintah daerah,” ujar Bramuda.
Banyuwangi juga memiliki perpustakaan hukum digital yang memudahkan masyarakat mengakses informasi produk hukum, membuat pojok JDIH hingga di desa-desa, hingga berkolaborasi bersama sejumlah intansi terkait. Di antaranya, Pengadilan Negeri, Polresta Banyuwangi, dan sejumlah perguruan tinggi.
Diketahui, JDIH Banyuwangi selama empat tahun beruntun sejak 2020-2023 telah dinobatkan sebagai yang terbaik tingkat nasional oleh Kemenkumham RI.
(Red)
