SUMENEP, 22 November 2026 — Media Ganesha Abadi-Kontroversi perkara dugaan penyimpangan tanah kas desa senilai Rp114 miliar di Kabupaten Sumenep semakin meledak di tengah masyarakat, setelah terungkap perubahan status salah satu pihak terkait yang sempat ditahan, namun kini bebas beraktivitas bahkan berkumpul leluasa bersama keluarganya.
Publik mengajukan pertanyaan yang sangat tajam: Apa dasar hukumnya? Mengapa sempat dilakukan penahanan, kemudian dilepaskan? Apakah penahanan awal itu cacat hukum, tidak memenuhi unsur pidana, ataukah ada pertimbangan lain yang tidak diketahui publik?
Keraguan warga semakin memuncak, lantaran tiga kali permohonan pra-peradilan yang diajukan semuanya ditolak hakim, dan sejumlah ahli hukum terkemuka menyatakan perkara ini belum daluarsa. Namun ironisnya, proses penuntutan justru terhenti, sementara pihak terkait dapat bergerak bebas tanpa hambatan.
Warga mengecam kesan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mereka menuntut Kapolri yang baru, KPK, serta Mahkamah Agung untuk membuka mata sepenuhnya, menelusuri seluruh alasan perubahan status tersebut, dan memastikan tidak ada satu pun pihak yang terlepas dari pertanggungjawaban jika terbukti bersalah.
“Jangan biarkan kasus bernilai ratusan miliar ini menguap begitu saja. Masyarakat berhak tahu alasan hukumnya secara jelas, jangan ada yang ditutup-tutupi,” tegas perwakilan warga dengan nada kecewa.
Redaksi akan terus mendesak konfirmasi resmi kepada seluruh instansi berwenang guna mendapatkan penjelasan yang berimbang, dan akan terus memantau setiap perkembangan perkara besar ini.
(Redaksi)
